Di MK, Tim Prabowo-Hatta Beberkan Kecurangan Pilpres di Sumut

JAKARTA| Sidang sengketa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014 sudah digelar Mahkamah Konstitusi (MK) siang ini, Rabu (6/8/2014).

Saat membacakan materi dakwaan, Tim Advokasi Prabowo-Hatta merinci dugaan pelanggaran yang terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia.

Salah satu yang disebut adalah pelanggaran Pilpres yang terjadi di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara.

Kubu Prabowo – Hatta menyebut KPU setempat menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengubah jumlah perolehan suara dari 100 persen menjadi 200 persen.

Atas temuan itu, Tim Prabowo-Hatta mengaku telah mengajukan keberatan melalui Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu) dan telah direkomendasikan pemungutan suara ulang di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun, rekomendasi tersebut tidak dijalankan KPU Nias Selatan.

Baca juga:  45 Paskibra Dikukuhkan HUT Kemerdekaan RI Ke-69

Dugaan pelanggaran juga disebut di Provinsi Aceh, penggugat melansir adanya kejanggalan jumlah Pengguna Hak Pilih yang tidak sama dengan surat suara yang digunakan.

Kuasa hukum Prabowo – Hatta menuding KPU Aceh hingga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) gagal menjalani tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu.

Akibatnya, penyelenggaraan pilpres yang diharapkan berlangsung dengan adil dan demokratis sesuai peraturan perundang-undangan tidak tercapai.

Pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang dituding kubu Prabowo – Hatta diduga terjadi di Sumatera Barat. Di lokasi ini, mereka menyebut terjadi mobilisasi massa melalui daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb). Hal itu, terindikasi dari jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah.

Baca juga:  Kunjungi Daerah Perbatasan, Ini Janji Djarot Jika Terpilih

Lain halnya di Riau, Jambi dan Bangka Belitung, tim Prabowo – Hatta menyatakan terdapat pengguna hak pilih bermasalah. Masing-masing provinsi yang bermasalah tersebut masing-masing sebesar 444.756, 213.789 dan 78.581 pemilih.

Sementara di Lampung dan Jakarta juga terdapat dugaan mobilisasi pemilih melalui DPKtb, di mana khusus di Provinsi DKI Jakarta, pengawas pemilu telah merekomendasikan kepada KPU DKI Jakarta agar dilakukan pengecekan terhadap 5.817 TPS serta Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 13 TPS, namun hanya rekomendasi PSU yang dijalankan oleh KPU.

Baca juga:  JK Harap Cawapres untuk Jokowi Mampu Jadi Kepala Negara

Lebih jauh untuk Provinsi Jawa Barat tim Prabowo – Hatta mengaku tidak mendapatkan respon yang kuat dari KPU setempat untuk mengakomodir serta menyelesaikan penyimpangan-penyimpangan yang telah diajukan melalui pengawas pemilu.

Sedangkan dugaan pelanggaran lain juga dinilai terjadi di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB, NTT, seluruh provinsi di Pulau Kalimantan dan Sulawesi, Maluku Utara, serta Papua dan Papua Barat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Tim Pembela Merah Putih mengajukan gugatan melalui MK. Mereka pun meminta kepada KPU untuk menetapkan pasangan Prabowo-Hatta sebagai pemenang pilpres. [ray|rol]

Komentar Facebook