Pembangunan Mal di Eks Lahan Pasar Baru Rantauprapat, Disorot DPRD Labuhanbatu

LABUHANBATU | Pelaksanaan lelang proyek pembangunan Mal di lahan eks Pasar Baru, Rantauprapat disoroti kalangan Legislatif Labuhanbatu. Terlebih lagi, adanya indikasi dugaan sarat praktik monopoli. Khususnya, dalam penentuan pemenang dan proses pemasukan data para peserta lelang. “Kita menduga ke arah sana,” ungkap Akhyar Simbolon, salahseorang anggota DPRD Labuhanbatu, Senin (11/8/2014) di Rantauprapat.

Kecurigaan bermula, kata dia karena tidak adanya pengumuman secara mendetail nama-nama perusahaan yang mengikuti pelelangan proyek itu. Bahkan, hingga ditetapkan siapa pemenang dari proses lelang yang dilakukan. “Siapa-siapa perusahaan yang mengikuti lelangnya. Siapa pemenangnya. Jangan-jangan, perusahaan yang mendaftar adalah satu pemiliknya,” tegas dia.

Oleh karenanya, pihak Fraksi Demokrat Labuhanbatu akan terus serius memantau proses pembangunan Mal di eks lahan Pasar Baru tersebut. Bahkan, menurut Akhyar, mereka juga akan menginvestigasi kebenaran dugaan yang ada. “Kita akan mencari data terkait dugaan itu,” jelasnya.

Baca juga:  Blang Gandai Bireuen, Produksi Jagung Tujuh Ton/Hektar

Karena, kata dia, Ketua Partai Demokrat Sumut sendiri pernah melakukan kritikan terkait system yang diterapkan dalam rencana pembangunan pusat perbelanjaan itu. Khususnya, berkenaan potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang terlalu kecil bakal diterima Pemkab Labuhanbatu dalam target yang dibebankan.

Proses pembangunan dan pelelangan eks lahan pasar baru itu sendiri yang akan dijadikan Mal ditengarai tanpa adanya kordinasi antara Pemkab Labuhanbatu dengan DPRD.

Ketua DPRD Labuhanbatu, Ellya Rosa Siregar juga sempat mengkritik hal itu. “Sama sekali tidak ada pemberitahuan ke Legislatif,” ungkap Ketua DPRD Labuhanbatu, Elya Rosa Siregar, beberapa waktu lalu.

Baca juga:  Penmas Unimed Libatkan Alumni dan Lembaga Mitra Dalam Pengembangan Instrumen Akreditasi ISK Menuju Unggul Berbasis Web

Sesuai ketentuan, menurut dia, koordinasi pemerintahan kabupaten harus dilakukan dengan DPRD. “Kan, ketentuannya seperti itu. Harus ada kordinasi eksekutif ke legislatif,” cecarnya.

Secara kelembagaan Legislatif, katanya sampai saat ini belum mengetahui adanya transaksi sewa menyewa tanah eks Pasar BaruRantauprapat tersebut. Menurutnya setiap yang menyangkut asset pemerintah daerah terlebih dahulu harus dimusyawarahkan.

Beredar informasi sejumlah nama perusahaan yang masih mengikuti tender dan bakal sebagai developer di eks lahan pasar baruRantauprapat itu. Diantaranya, PT Medan Cahaya Prima, Menteng Jakarta. PT Rizky Langgeng Abadi, Tanjung Duren Raya, Jakarta. Dan, PT Sentra Timur Raya, Slipi Palmerah, Jaksel.

Baca juga:  DPRD Siantar Tak Mau Urusi Tarif Angkot

Sejak awal, dalam berkas pengumuman prakualifikasi milik ULP Labuhanbatu bernomor : 001/PAB-BGS/2014, disebutkan luas lahan 17.951M2 milik Pemkab Labuhanbatu itu ditawarkan untuk pembangunan super mal ke pihak ketiga sebagai investor untuk membangun lahan eks pasar barutersebut. Sistem yang diterapkan bangun guna serah (BGS) atau built operate transfer (BOT). Dengan lama jangka waktu kerjasama 30 tahun.

Pemkab Labuhanbatu kedepan memplot lahan eks Pasar Baru tersebut sebagai kawasan industri perhotelan dan pasar modern kepada para investor. Alasannya, mengingat masih terbatasnya hotel dan perdagangan modern yang representative di Labuhanbatu. [jar]

Komentar Facebook