Korupsi Dana Sertifikasi Guru dan Pajak Pph 21, Mengalir ke DPRD Labuhanbatu?

LABUHANBATU | Penyalahgunaan Dana tunjangan profesi guru dan potongan pajak Pph 21 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Labuhanbatu, disinyalir mengalir ke pelbagai pihak. Bahkan, ditengarai juga mengalir ke kalangan Legislatif di Labuhanbatu. Tujuannya, diduga untuk memuluskan proses LKPJ TA 2009.

Indikasi itu sebenarnya sejak awal sudah terendus seiring mencuatnya Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemkab Labuhanbatu TA 2010 lalu.

Pada bundel LHP BPK bernomor : 186.C/S/XVIII.MDN/05/2011 itu, mendapati indikasi penyalahgunaan dana potongan pajak TA 2008 sebesar Rp2,053 M dan dana tunjangan profesi guru Rp2,9 M.

Dalam LHP dinyatakan berdasarkan catatan tertulis, Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Labuhanbatu Halomoan alias Lomo menyebutkan, uang pajak mengalir sebesar Rp1,660 M. Perinciannya, Rp455 juta dibayarkan ke oknum Kepala Dinas Pendidikan TA 2007 ditambah Rp704 juta pada TA 2008.

Baca juga:  Tak Ingin Ada Calon Tunggal, Ada Kemungkinan PAN Batal Mengusung Jokowi

Kalangan Legislatif juga menikmati aliran dana tersebut yakni Rp301 juta sepanjang TA 2007 dan TA 2008. Dana tersebut juga mengalir, sebesar Rp31,495 juta dibayarkan ke S selaku Kasubag Umum Dinas Pendidikan Labuhanbatu.

Sebesar Rp8 juta dibayarkan untuk oknum wartawan. Uang sejumlah Rp1,6 juta untuk PR Kasi Kebudayaan Dinas Pendidikan Labuhanbatu. Sebesar Rp100 juta dibayarkan ke IS, Kasubbid DPPKAD TA 2008, Rp40 juta ke MS, Kabid PLS dan Rp18,625 juta ke oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM). Sedangkan, selebihnya, Rp393,088 juta tak dapat dijelaskan oleh Halomoan.

Sedangkan khusus terkait aliran dana Sertifikasi Guru periode Juli – Desember 2010, sebesar Rp2,9 M. Aliran dana yang tak dibayarkan untuk 233 orang guru itu dibayarkan ke dana beasiswa miskin yang pada TA 2009 sebelumnya belum terbayarkan, untuk itu dipergunakan dana sebesar Rp800 juta.

Baca juga:  Dihujani Kritik, Laoly Tak Perduli

Kemudian, sebesar Rp60 juta diberikan ke DB, salahseorang oknum anggota DPRD Labuhanbatu di Komisi C. Dan, sebesar Rp25 juta ke oknum anggota DPRD berinisial AA melalui M Kasubbag Keuangan Dinas Pendidikan Labuhanbatu. Sebesar Rp30 juta diberikan ke anggota DPRD berinisial MM, Senilai Rp15 juta ke anggota DPRD berinisial UT. Sedangkan Rp300 juta dipergunakan Lomo untuk membeli rumah pribadi dan Rp15 juta untuk keperluan pribadi.

Tak hanya itu, sebesar Rp90 juta mengalir ke DPRD Labuhanbatu untuk LKPJ Tahun 2009 melalui IS, Kasubbid DPPKAD dan Rp30juta untuk inspektorat Propsu melalui IS, Kasubbid DPPKAD .

Bendahara Pengeluaran Lomo hanya dapat menjelaskan pengeluaran sebesar Rp1,3 M, sedangkan sisanya sebesar Rp1,5 M tak dapat dijelaskan karena dia tak ingat lagi.

Mantan Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Halomoan Harahap sendiri sudah divonis dalam kasus itu di Pengadilan Tipikor Medan. Dia dinyatakan menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan negara.

Baca juga:  KPU Pusat Minta KPU Sumut Jalankan Putusan Sidang JR Saragih

Sementara, kasus itu sendiri masih dalam pengembangan penyidikan oleh pihak Polres Labuhanbatu. Bahkan, dalam sebulan mendatang diprediksi bakal ada sejumlah nama bakal jadi tersangka dalam kasus itu.
Kebenaran penyidikan kasus itu juga diperkuat pengakuan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Labuhanbatu AKP Hendra Eko T, Rabu (13/8/2014). Dia mengakui jika penyidik sudah memintai keterangan sejumlah saksi. Dan, kasus itu akan fokus ditangani dalam mengungkap terjadinya kerugian negara. [baca :  Polisi Prioritaskan Tangani Korupsi Sertifikasi Guru & Potongan Pajak Pph 21 di Labuhanbatu]  (jar)

Komentar Facebook