Pemekaran Desa di Labusel Memicu Pembengkakan Anggaran

KOTAPINANG | Wacana pemekaran desa di beberapa kecamatan se kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel)  jadi persoalan. Pasalnya pemekaran desa ternyata tak sepenuhnya menjadi solusi untuk mengembangkan sumber ekonomi baru. Tapi, kebijakan itu berdampak negatif. Salahsatunya, pembengkakan anggaran dan potensi korupsi.

 

Demikian dikatakan Sekretaris DPC Taruna Merah Putih Labusel Nanang Harahap, Rabu (13/8/2014). Menurut dia, kebijakan rencana pemekaran desa tanpa pengkajian yang jelas berdampak negatif. Pembekakan anggaran belanja oleh Pemkab Labuhanbatu Selatan akan terjadi, serta potensi kasus korupsi atas pemekaran desa dan kelurahan tersebut.

Baca juga:  Kelompok Disabilitas Indonesia Sumut Nyatakan Dukungan untuk Djoss

 

Memang, kata dia penyelenggaraan urusan pemerintahan desa tentu menjadi kewenangan desa. Termasuk mendanai anggaran pendapatan dan belanja Desa (APB Desa). Ini yang akan menekan anggaran APBD kabupaten dari dana perimbangan pemerintahan pusat dan daerah yang dikenal alokasi dana desa (ADD). “ADD digunakan sebagai dana operasional, alat moubiler serta dibangun usaha desa (proyek fisik) yang terbagi tiga kategori. Yaitu, desa perkebunan, desa biasa dan desa tertinggal. Jadi pembekakan anggaran bakal terjadi dari kegiatan tersebut,” ujarnya.

 

Baca juga:  Kunker DPRD Labuhanbatu, Kelola Sampah Kota Bandung akan TerapkanTehnologi

Seperti tahun 2013, katanya Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah mengucurkan anggaran kepada 52 desa dan dua kelurahan.Terdiri dari desa perkebunan sebesar Rp34 juta, desa tertinggal sebesar Rp141 juta dan desa biasa sebesar Rp78 juta. “Pemekaran desa akan berdampak pada kebijakkan negatif, apabila pengkajian tidak jelas dilakukan dinas terkait bahkan potensi kasus korupsi pun bisa menjamur dari dana ADD terkait pemekaran desa tersebut,” tegasnya.

 

 

Sebelumnya pada bulan Mei Tahun 2011, Bupati Labusel H Wildan Aswan Tanjung menginstruksikan seluruh Camat dan Kepala Desa agar mendata wilayahnya. Dengan rincian, untuk wilayah pemekaran Desa dan Kelurahan se Kecamatan Kampung Rakyat dengan luas 709,15 km² yaitu terdiri dari 15 desa. Diusulkan pemekaran menjadi 20 desa dan 1 kelurahan.

Baca juga:  Wapres: Kecelakaan Pembangunan Infrastrutur karena Pekerja Tak Ahli

 

Di kecamatan Torgamba, dengan luas 1.136,40 km² yang terdiri dari 14 desa diusulkan pemekaran menjadi 21 desa dan 2 kelurahan. Di Kecamatan Sungai Kanan dengan luas 484,35 km² yang terdiri dari 8 desa dan 1 kelurahan dimekarkan menjadi 18 desa dan 3 kelurahan. (mhr/jar)

Komentar Facebook