Tangani Korupsi, Polisi Prioritaskan Potensi Kerugian Negara lebih Besar

LABUHANBATU | Kepolisian Resort Labuhanbatu mengutamakan skala prioritas dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya.

 

Penentuan skala prioritas itu, khusus terkait besaran potensi kerugian negara yang ditimbulkan. “Kita prioritaskan yang potensi kerugian negara lebih besar,” ungkap Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Labuhanbatu, AKP Hendra Eko T, Rabu (13/8/2014) di ruang kerjanya.

 

Itu dikatakannya menjawab pertanyaan wartawan terkait fokus utama penanganan kasus korupsi di Labuhanbatu. Ditambahkannya, kriteria lain dalam menetapkan prioritas kasus adalah adanya temuan indikasi korupsi yang telah diaudit pihak Badan Pemeriksa Keuangan. “Juga jika ada audit korupsi oleh pihak BPK,” imbuhnya.

Baca juga:  HUT Pramuka Ke- 53, Era Globalisasi Kemajuan Iptek

 

Menurutnya, fokus utama target penanganan kasus di Labuhanbatu adalah kasus aliran uang dari dana tunjangan profesi guru Tahun Anggaran (TA) 2010 yang merugikan keuangan Negara hingga mencapai angka Rp2,9 miliar. Demikian halnya dengan penggelapan uang potongan pajak Pph 21 dan PPn TA 2008 mencapai nilai Rp2,4 miliar.

 

Selain itu, pihaknya juga bakal melidik kasus penggunaan dana anggaran khusus (DAK) tahun anggaran (TA) 2012 Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan Labuhanbatu. “Kita fokus satu persatu terlebih dahulu,” ujarnya.

Baca juga:  Resmi Jadi Peserta Pemilu 2019, Ketua PKPI Berhenti dari Jabatannya

 

DAK TA 2012 di Dinas Pendidikan Labuhanbatu sendiri diduga sarat prilaku tindak pidana korupsi. Dari sejumlah dugaan praktek korupsi yang terjadi, salahsatu diantaranya indikasi fiktif pembangunan sembilan ruang belajar di SMP Negeri I Rantau Utara.

 

Dugaan Korupsi dana DAK itu menjadi sejumlah temuan pihak LSM di Daerah Labuhanbatu. Temuan mengindikasikan adanya potensi korupsi dalam penggunaan dana anggaran bidang pendidikan di Labuhanbatu pada tahun 2012. Salahsatunya, kata dia pembangunan sembilan ruang belajar di SMP Negeri I Rantau Utara. [baca : Sarat Dikorupsi, DAK 2012 Labuhanbatu Disorot TIPAN RI].

Baca juga:  Besok, Bawaslu Gelar Sidang Lanjutan Keempat Gugatan JR Saragih

 

Sesuai Rencana Kegiatan Anggaan (RKA) DAK Dinas Pendidikan Labuhanbatu TA 2012 mengalokasi dana sebesar Rp891 juta untuk program penyediaan ruangan belajar di sekolah milik Pemkab Labuhanbatu itu. Diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu nomor : 050/176/Disdik/2012 yang mengalokasi dana untuk program itu. Tapi, kenyataan di lapangan diduga tanpa adanya realisasi program. (jar)

Komentar Facebook