Pengenaan Tarif PBB Baru Bebani Masyarakat Labuhanbatu

LABUHANBATI | Kebijakan menaikkan nilai pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan di Labuhanbatu tak pro rakyat, bahkan dituding ‘pemerasan’ terhadap rakyat. Akibatnya, semakin membebani prekonomian para wajib pajak (WP) di Labuhanbatu. Pasalnya, kenaikan angka yang dikenakan pemerintahan setempat hingga hitungan 300 persen. Alhasil, diprediksi bakal berkurangnya jumlah warga yang akan membayar PBB ke Bank penyetoran.

 

Misalnya saja, PBB berseri  NOP : 12.05.710.003.002-0012.0 untuk Tahun 2014 pajak terhutang mencapai Rp350.640. Dengan objek pajak Bumi kelas 076 seluas 560. Dan, bangunan kelas 029 seluas 48 meter. Sedangkan total  NJOP Rp126 juta. Setelah dikurang nilai jual objek pajak (NJOP) tidak kena pajak sebesar Rp10 juta, uniknya NJOP perhitungan pajak malah dikalikan dengan angka 0,300 sebelum akhirnya dikalikan 0,5 persen untuk mendapatkan angka pajak yang mesti dibayarkan. Kenaikan terjadi secara signifikan, sebab pada tahun buku 2013 sebelumnya, objek pajak tersebut masih Rp120.880.

Baca juga:  Bupati Karo Hadiri Gelar Pasukan Ops Keselamatan Toba 2018

 

Memang, untuk penetapan NJOP tidak kena pajak para milik WP, Pemkab Labuhanbatu menaikkan angkanya. Sebab, pada tahun 2013 lalu masih hanya Rp6 juta dan tahun 2014 naik menjadi Rp10 juta.

 

Tapi,  para subjek pajak mengaku keberatan dengan penetapan Peraturan rumus perkalian yang mengubah nilai dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). “Bagaimana mungkin membayar jumlah yang mahal kayak sekarang. Biaya untuk makan aja susah, kononlah mau membayar pajak,” ujar Zulfar, salahseorang warga Rantauprapat, Jumat (15/8/2014).

Baca juga:  BREAKING NEWS| Polisi Tembak Polisi di Sergai, 2 Tewas

 

Pengenaan nilai yang mahal, tidak saja bakal mengakibatkan rendahnya kemampuan warga melunasi pajak terhutang tersebut. Tapi, penerapan cara penghitungan besaran pajak itu juga mesti lebih transparan. “Kenapa berbeda jumlah pajak PBB dari tahun-tahun sebelumnya. Semakin PBB ditangani Pemkab malah makin menyusahkan warga,” katanya.

 

Sementara itu, Ahmad Muflih Kepala Dinas Pendapatan, Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Labuhanbatu mengakui jika pengenaan besarnya tarif PBB nilai jual kena pajak dikalikan dengan 0,300 sebelum perkalian akhirnya dikalikan dengan 0,5% untuk mendapatkan nilai pajak terhutang. “Tidak lagi ada lagi perhitungan dengan pengurangan 20 persen,” jelasnya.

Baca juga:  Sihar: Olah Raga Tak Hanya Butuh Fisik Kuat, Tapi Juga Otak Pintar

 

Rumus Penghitungan PBB, itu kata Muflih berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) yang ada di Labuhanbatu. Dalam regulasi itu, kata dia diatur cara dan rumus penghitungan PBB  mulai Tarif NJKP, NJOPTKP dan besaran nilai PBB terhutang. “Ada diatur dalam Perda,” jelasnya. [jar]

Komentar Facebook