Proyek Misterius di Desa Sei Pegantungan Labuhanbatu

LABUHANBATU | Sejumlah jembatan yang dibangun di Desa Pegantungan, Panai Hilir dan Dusun Sidomakmur Desa Sijawi-jawi, Panai Hulu dikritik warga. Alasannya, tidak diketahui sumber dana pengerjaannya. Sehingga, kesan misterius dalam alokasi sumber dananya. Serta, kualitas fisik bangunan juga diragukan. “Kita tak mengetahui jembatan itu siapa yang mengerjakan,” ungkap W Sitompul, warga setempat, Senin (18/8/2014).

Karena, kata dia selama pengerjaan pembangunan jembatan tidak dipasang plank merek proyek tersebut. Pun ada, cuma sesaat, ketika hendak memoto jembatan. “Dipasang mereka triplek cuma waktu mau memoto,” jelasnya.

Menurut dia, sejumlah titik pengerjaan jembatan diantaranya di Desa Cinta Makmur, Bilah Hilir. Kemudian, di Dusun Sei Bunga, Dusun Timah Kecil, Desa Sei Pegantungan, Panai Hilir.

Sedangkan Waluyo, warga Dusun Timah Kecil mengaku jika kondisi fisik jembatan di sana sudah mengalami retak-retak. Padahal, proyek itu baru dua bulan selesai pengerjaannya. “Pengerjaannya sebelum puasa. Bulan Juli kemarin,” ungkapnya seraya diamini sejumlah warga lainnya seraya menambahkan bahwa tembok jembatan di sana sudah pecah dan retak. Alhasil, truk yang mengangkut hasil pertanian dan perkebunan milik warga mesti ekstra hati-hati.

Baca juga:  Plt Sekdaprovsu: Penggunaan Dana Desa Akan Terus Diawasi

Menurut mereka, para pekerja jembatan tersebut berasal dari luar Labuhanbatu. Tak ayal, itu menambah keheranan warga sekitar. “Kenapa pekerjanya datang dari Indrapura,” imbuh mereka.

Memang, para warga juga mengakui jika proyek-proyek tersebut bertujuan baik untuk kepentingan warga sekitar. Khususnya, solusi mengentaskan ketelisoliran kawasan itu.

Termasuk juga mempermudah akses transportasi dalam mengangkut hasil bumi di sana. Tentu saja, akhirnya menaikkan nilai jual hasil pertanian dan perkebunan. “Tapi kalau pekerjaannya tidak sesuai ketentuan, kit khawatirkan daya tahannya tidak lama. Kalau gitu jadi cepat rusak,” ujar Waluyo.

Sementara itu, Jaharuddin Harahap Kepala Desa Sei Pegantungan mengakui jika di kawasan itu terdapat pembangunan jembatan. “Ada lima unit dibangunkan jembatan,” ujarnya.

Menurut dia, proyek itu merupakan program Pemprop Sumatera Utara melalui Dinas Pengairan Kualuh-Barumun Propsu. “Itu Proyek pengembangan daerah Rawa Sei Kualuh dari Propinsi,” ungkap Harahap.

Dia mengaku sebenarnya kecewa dengan program tersebut. Alasannya, pembangunan sejumlah jembatan itu tidak memperhatikan skala prioritas. Sebab, melenceng dari lokasi yang diusulkan sebelumnya. “Kita dulu mengusulkan bukan di sana. Tapi, di tempat-tempat yang memang benar-benar dibutuhkan warga. Misalnya, di dusun I dan dusun II. Karena di sana rumah tempat ibadah para warga dan juga lokasi-lokasi permukiman warga,” ujarnya.

Baca juga:  Pengamat Politik: Jokowi Akan Melenggang Jika Lawan Prabowo Lagi

Dia tidak mengetahui pasti jumlah dana yang dialokasikan ke proyek-proyek di sana. Tapi, tidak menutup kemungkinan hingga puluhan miliar rupiah. “Besar dana yang dialokasikan untuk proyek-proyek itu,” tegasnya.

Menyikapi kondisi demikian, sejumlah aktivis yang konsern melakukan pemantauan kondisi pesisir Labuhanbatu jadi angkat bicara. Misalnya, Forum Masyarakat Desa Pantai (Formadep) Labuhanbatu dan Aliansi Masyarakat Peduli Reformasi (Ampera) Labuhanbatu.

Thamrin Nasution, Ketua Formadep dan Ansari, Ketua Ampera, Selasa (19/8/2014) senada menyikapi kondisi yang ada. Bahkan, mereka mencurigai jika proyek-proyek pengembangan di kawasan pesisir rawan penyalahgunaan dana yang dianggarkan. “Artinya, pelaksanaan proyek-proyek tersebut diduga tidak sesuai bestek,” papar mereka.

Untuk menjaga kualitas proyek milik pemerintah dan mengantisipasi terjadinya indikasi kerugian negara, mereka mengharapkan ke pihak auditor dan pengawasan intern pemerintah agar melakukan penghitungan nilai kualitas proyek di pesisir. “Sebaik diaudit proyek yang dialokasikan ke daerah pantai,” tandas mereka.

Kondisi itu juga mengundang perhatian kalangan Legislatif setempat. Karenanya, untuk memastikan kebenaran realisasi proyek di Program Pengembangan Daerah Rawa itu, pihak DPRD Labuhanbatu berencana akan berkordinasi dengan pihak terkait dalam hal itu. “Nanti akan kita chek dulu status proyek itu. Dewan akan kordinasi ke pihak terkait,” ujar Elya Rosa Siregar, Ketua DPRD Labuhanbatu.

Baca juga:  Masyarakat Mandailing Natal Janji Dukung Edy-Ijeck

Sayangnya, Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Sumber Daya Air Kualuh Barumun (UPT PSDA KB) Zunaidi Siregar tak berhasil dikonfirmasi. Menurut stafnya, Siregar sedang tidak berada di kantor. “Bapak ke Medan,” ujar staf di sana.

Staf itu juga membantah jika pihaknya memiliki proyek Program Pengembangan Daerah Rawa itu. Karena, mereka katanya tidak memiliki proyek pembangunan jembatan. “Kami hanya menormalisasi sumber air, pembangunan tanggul dan sejenisnya. Tidak ada proyek pembangunan jembatan,” ujarnya.

Lagian, kata dia lagi, pihak UPT PSDAKB masih tahap mengevaluasi berkas rekanan yang masuk dalam proses lelang pekerjaan proyek di kantor itu.

Sehingga, pihaknya belum ada pekerjaan, khususnya yang sudah selesai pelaksanaan pekerjaannya dua bulan terakhir. “Lha, kita masih proses tender. Tidak ada proyek yang sudah selesai dikerjakan,” tandasnya. [jar]

Komentar Facebook