Kualitas Pendidikan, Investasi Terhadap Pembangunan Daerah

LABUSEL | Peranan pendidikan dapat dijadikan sebagai investasi dalam pembangunan daerah. Sebab pendidikan dapat membentuk sumber daya manusia (SDM) untuk berinteraksi secara intelektual dalam mewujudkan pembangunan daerah. Khususnya di kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel).

Itu, dikatakan Wabup Labusel Maslin Pulungan, Senin (1/9) sekaitan tentang pendidikan sebagai investasi pada pembangunan daerah. Maslin menyampaikan, dalam SDM harus melewati jenjang pendidikan agar mampu berinteraksi secara intelektual.

Sebab, pendidikan akan mampu mengambil suatu kebijakan dalam menjalankan roda pemerintahan terhadap pembangunan daerah. “Makanya, SDM aparatur PNS dapat dinilai dari pendidikan ketika menjalankan roda pemerintahan pada pembangunan daerah. Artinya pendidikan dijadikan investasi pada penempatan bidang tupoksi dari karir pekerjaan tersebut,” ujar Maslin.

Baca juga:  PKS Nilai Sudirman-Ida Cocok Memimpin Jateng

Selain itu, investasi dari pendidikan juga mampu menunjang karir dari setiap tupoksi pekerjaan. Karena pendidikan akan menempatkan pembangunan melalui perekonomian. Sehingga mensinkronkan program pendidikan yang kemudian dikembangkan dengan konsep pengembangan pembangunan nasional yang disusun dalam master plan percepatan pembangunan. “Jadi dalam beberapa koridor pembangunan sesuai potensi daerah harus didukung dengan SDMnya,” katanya.

Baca juga:  Melihat Track Record Edy, FSPPP-SPSI Nyatakan Dukung Eramas

Oleh karena itu, kata Maslin, jenjang pendidikan harus dimulai dari tamatan pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendikan menengah baik SMA maupun SMK, kelulusan pendidikan Diploma 1 sampai Diploma tiga dan kelulusan pendidikan profesi serta S-1 ataupun Diploma 4, S-2 dan S-3.

Baca juga:  Ijeck Dampingi Penjemputan Jenazah Aksioma Waruwu

Sesuai perundang-undangan UU No 12 tahun 2012 tentang pendidikan yang memberi kesempatan yang lebih besar dalam memberikan kontribusi dalam mengatasi masalah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Jadi undang-undang pendidikan jelas menyebutkan mampu mengembangkan SDM yang harus melewati jenjang pendidikan untuk pembangunan, baik pembangunan desa, kecamatan, kab/kota, provinsi serta sebuah negara,” tandasnya. [mhr/jar]

Komentar Facebook