DPRDSU Berharap TobaPulp Terus Dekatkan Diri dengan Masyarakat

PARAPAT| DPRD Sumatera Utara berharap TobaPulp terus menerus besosialisasi agar lebih dekat di hati masyarakat sehingga keberadaannya setahap demi setahap diterima secara luas.

Harapan tersebut merupakan hasil pertemuan antara Komisi B DPRDSU yang membidangi perekonomian yang dimpimpin Muhammad Nasir (PKS) dengan managemen TobaPulp di Parapat, Selasa (9/9/2014) malam.

Ikut serta dalam pertemuan tersebut  Tiaisah Ritonga SE (Sekretaris komisi/PD), Ristiawati (PD), Japorman Saragih (PDIP), Siti Aminah (PKS), Dharmawan Sembiring (PDS) dan Muliyani (Geridra).

Tim management TobaPulp dipimpin dan dijurubicarai Leonard Hutabarat (Direktur) diikuti Tagor Manik, Jasmin Parhusip, Onggung Tambunan, Sofyan dan sejumlah staff lainnya. Hadir juga perutusan dishut Sumatera Utara Ir/ Liliek Puji Asmono  Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

TobaPulp adalah salah satu mitra kerja komisi B DPRD Sumut, dan sudah beberapa kali melakukan pertemuan baik dikantor dewan di Medan, di pabrik di Parmaksian Toba Samosir, serta di beberapa lokasi HTI (Hutan Tanaman Industri) dengan tanaman pokok Eucalyptus (Eucalyptus,Sp) seperti Aek Nauli (Simalungun), dan Tele (Humbang Hasundutan).

Ketua Komisi Muhammad Nasir, melukiskan masih terdengar ada riak-riak di masyarakat berkaitan dengan keberadaan TobaPulp. Ia merujuk kepada klaim–klaim Tanah Adat atau Tanah Ulayat masyarakat terhadap blok-blok kerja perusahaan, serta tudingan terjadinya “Pembabatan Hamijon” (Kemenyan) dalam pembangunan HTI sehingga menghilangkan salah satu sumber pendapatan turun temurun penduduk.

Baca juga:  Pelindo I - Pertamina Tandatangani MOU Jasa Pemanduan di Selat Malaka

Nasir mengakui, sejauh ini TobaPulp selalu terbuka menjelaskan hal hal yang sebenarnya terjadi, salah satunya beroperasi di areal konsesi yang legal di kawasan hutan berfungsi HP (Hutan Produksi Tetap)  bukan di hutan adat dan hal ini juga diperkuat oleh instansi kehutanan.

Selain itu, TobaPulp juga merealisasikan komitmennya, bahwa pepohon Hamijon tertata di blok-blok kerja dan nyata-nyata diusahai, dilindungi sehingga dapat terus diambil getahnya oleh penduduk. Bahkan, bekerjasama dengan BPK (Balai Penelitian Kehutanan) Aek Nauli, perusahaan telah berhasil meng-klon Hamijon dan sebentar waktu lagi sudah dapat ditanam bersama masyarakat.

Ini berarti kelak sumber getah Hamijon bukan lagi hanya hutan alam, melainkan juga Hamijon budidaya, sebagaimana layaknya HTI yang memungkinkan hasilnya lebih banyak dan mutunya pun lebih baik.

Perusahaan penghasil Pulp (Bubur Kertas) satu-satunya di Sumut itu pun tidak merahasiakan kontribusinya pada Negara (Pajak, Dana Reboisasi, Provisi Sumber daya Hutan), Pemerintah Daerah (Pajak Daerah, Retribusi), serta kepada masyarakat dalam bentuk program tanggungjawab sosial (CSR).

Baca juga:  Djarot: OKP Harus Jadi Tenaga Penggerak dan Pembaharuan Masyarakat

Nilai Program CSR nya hingga 2013 mendekati Rp 100 Milyar, nilai transaksi kemitraannya dengan 400 an rekanan yang memperkerjakan ribuan tenaga lokal melampaui Rp3 triliun, serta rekruitmentnya terhadap angkatan kerja profesional mayoritas putra putri lokal untuk menjalakan perusahaan mencapai seribuan orang.

APRESIASI
Tiasah Ritonga dan Japorman Saragih kemudian memperkuat apresiasi Nasir terhadap dimulainya penanaman 2 baris kopi “Sigarar utang” di barisan terluar HTI dengan jalan umum, di sektor Habinsaran, pada setiap kali penanaman baru Eucalyptus, dengan hasilnya kelak dapat dipanen oleh peduduk sekitar.

“Teruslah TobaPulp melakukan inovasi untuk memperdalam hubungan saling membutuhkan dengan masyarakat,” kata Nasir.

Sementara Siti Aminah, menyoroti isu-isu yang mengatakan Eucalyptus tidak bersahabat dengan Flora-Fauna.

Leonard Hutabarat kemudian memberi penjelasan, TobaPulp dengan konsesi dengan sekitar 190.000 Hektar hanya akan menanami Eucalytus sekitar 40 Persen (75 Ribu Hektar). Angka itu jauh di bawah izin 70 %.

Tujuannya tidak lain dari memberi ruang lebih luas untuk kawasan lindung (Green Belt, Sempadan Sungai dan KPPN– Kawasan Pelestarian Plasma Nuftah) dari kewajiban 10 % dalam izin menjadi 24,2 % (45 Ribu Hektar), serta tanaman kehidupan antara lain Hamijon dari kewajiban 5% menjadi 7,5% (14.226 Hektar).

Baca juga:  LAPK: Jangan Percayai Diskon Lebaran

Ekspedisi bersama dengan pihak perguruan tinggi, 2011 menemukan tumbuh tumbuhan langka di Hutan konsesi berfungsi KPPN, seperti anggrek Hutan, Bunga Bangkai (Raflessia), dan juga satwa reptil (Kodok Daun) yang eksotis denganwarna–warni yang sangat cantik.

Pertanyaan lain Siti Aminah berkaitan dengan tapal batas konsesi yang dapat menjadi “persoalan”. Penjelasan Leonard Hutabarat yang dikuatkan oleh utusan Dishutsu, menginformasikan bahwa Tapal Batas TobaPulp sudah rampung beberapa tahun yang lalu. Bahkan, mungkin konsesi TobaPulp kini masih satu satunya yang sudah rampung di tata batas di Sumut.

Sebahagian diantara Komisi yang tidak lagi terpilih sebagai anggota Dewan 2014–2019, salah satunya Japorman Saragih, berjanji akan terus mengkritisi disertai masukan untuk kemajuan TobaPulp, tetapi dengan syarat sepanjang perusahaan ini memberikan dampak positif bagi Mansyarakat.

“Kami selalu terbuka, dan berharap masukan berharga, jangan karena tidak lagi menjadi anggota Dewan maka komunikasi kita putus,” kata Leonard. [ray]

Komentar Facebook