Pengelolaan Lemah, Banyak Aset Pemkab Berpotensi Hilang

RANTAUPRAPAT | Sejumlah aset milik Pemkab Labuhanbatu berpotensi hilang dan disalahgunakan. Sebab, banyak yang tak memiliki bukti kepemilikan. Misalkan saja, sebanyak 541 persil tanah aset tetap milik Pemkab Labuhanbatu belum memiliki bukti kepemilikan. Luasnya, mencapai 2.099.136,73 m2.

Jumlah aset yang tak memiliki bukti kepemilikan jauh lebih banyak dibanding aset yang dilengkapi alat bukti kepemilikan. Dari 568 persil tanah, hanya 27 persil atau 272.116 m2 yang memiliki bukti kepemilikan.

Bukan hanya tanah, juga terdapat 76 unit kenderaan bermotor roda dua di 11 SKPD dan 28 kenderaan roda empat di 10 SKPD tidak memiliki bukti pemilikan kenderaan bermotor (BPKB).

Itu, merupakan temuan di laporan hasil pemeriksaan (LHP) pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumut terkait laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) TA 2013.

Baca juga:  Insentif Tak Dibayarkan, Ribuan Driver Lakukan Unjuk Rasa ke Kantor Grab

BPK Sumut juga melansir kenderaan dinas yang kini tidak diketahui keberadaannya. Misalkan, kenderaan bernopol BK7841D di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Kenderaan bernopol BK 6544 Y, BK 6547 Y, BK 6677 Y, BK 6750 Y, BK 6755 Y di Badan Perencanaan Daerah. Di Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan, Kenderaan bernopol BK 4848 H, BK 5272 H, Di Dinas Kesehatan kenderaan Yamaha YT 115 CC dan BK 621 H. Dan di KIPP Labuhanbatu kenderaan bernopol BK 6691 Y.

Selain itu, LHP BPK Sumut yang ditandatangani Aris Laksono selaku Wakil Penangungjawab Pemeriksaan juga memaparkan terdapat 268 kenderaan roda dua di 23 SKPD dan 45 unit kenderaan roda 4 di 13 SKPD tidak memiliki STNK. Sebanyak 115 STNK yang berakhir masa berlakunya.

Baca juga:  Masyarakat Mandailing Natal Janji Dukung Edy-Ijeck

Bahkan, terdapat kenderaan yang dikuasai oleh yang tak berhak. Diantaranya, sebanyak tiga unit di tangan mantan pejabat. 28 unit dibawa pegawai yang telah pensiun. Sejumlah 20 unit diinstansi vertikal dan 70 unit di tangan mantan anggota DPRD.

Ironisnya, terdapat 311 unit aset tetap milik Pemkab Labuhanbatu senilai Rp490 juta yang hilang di 10 SKPD, tapi tak dilakukan proses tuntutan ganti ruginya.

Hal ini menyebabkan penyajian saldo aset yang tidak dapat diyakini kewaarannya. Dan, aset yang tidak diketahui keberadaannya, tidak memiliki bukti kepemilikan dan yang dalam penguasaan pihak lain dinilai rawan disalahgunakan dan berpotensi hilang.

Baca juga:  Yongki Ariwibowo Dicoret dari PSMS Medan

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Labuhanbatu, M Muflih, Selasa (16/9/2014) ketika dikonfirmasi terkait hal itu mengakui akan merespon temun BPK Sumut tersebut.

Bahkan menurut dia, pihaknya akan segera melakukan inventarisir, inveatigasi dan melakukan analisa dalam upaya menarik kembali aset tersebut. “Pemkab Labuhanbatu akan melakukan penarikan paksa aset yang dikuasai pihak-pihak tak berhak,” ujar Muflih melalui ponselnya.

Bahkan menurut dia, untuk melakukan hal itu, pihaknya juga tidak tertutup kemungkinan juga akan membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Labuhanbatu. “Iya, kita akan bentuk TKPD,” jelasnya. [jar]

Komentar Facebook