KPU Tengah Lakukan Kajian atas Terbitnya Perppu Pilkada

MEDAN| Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui surat edaran tanggal 2 Oktober 2014 memerintahkan penundaan tahapan dan jadwal pilkada di seluruh Indonesia.

Hal ini terkait dengan terbitnya Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (perppu) yang diterbitkan pemerintah menggantikan UU Pilkada yang disahkan DPR.

Demikian disampaikan Husni Kamil usai menggelar pertemuan dengan KPU Sumut, di Sekretariat KPU Sumut, Senin (6/10/2014).

Menurut Husni Kamil, terbitnya Perppu itu akan memberikan konsekuensi terhadap tahapan dan jadwal Pilkada yang sudah dikeluarkan KPU RI lewat surat edaran kepada KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota.

Baca juga:  DAK 2012 Disdik Labuhanbatu Rawan Korupsi

“Surat edaran penundaan itu kan keluar sebelum Perppu. Sekarang Perppu sudah keluar, mudah-mudahan dalam minggu ini akan kita bahas apa yang akan jadi kebijakan kita,” kata dia.

Dia mengungkapkan akan mengkaji Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (perpu) yang diterbitkan pemerintah untuk kemudian mengambil kebijakan.

Baca juga:  BNN Gagalkan Penyelundupan 10 Kg Sabu Asal Malaysia di Batubara

Setelah itu, KPU akan memutuskan rancangan tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada).

“Hari ini pemerintah telah mengeluarkan Perppu, maka Perppu itulah yang jadi dasar hukum. Perppu itu akan kita pelajari terlebih dahulu,” ujarnya.

Diungakpkannya, KPU RI telah bertemu Presiden SBY beberapa hari yang lalu. Dalam pertemuan tersebut menurut Husni, Presiden meminta pandangan KPU terhadap pilkada langsung.

Baca juga:  Puluhan Wartawan Demo di Polresta Medan

Apa yang jadi catatan KPU, sebut Husni, menjadi bagian dari catatan pemerintah yang memilih pilkada langsung lewat Perppu yang diterbitkan. Perppu yang diterbitkan pemerintah tersebut sebelum disahkan akan terlebih dahulu melewati pembahasan di DPR. [ray]

Komentar Facebook