Dugaan Korupsi DAK 2012 Dinas Pendidikan Labuhanbatu, Polisi belum Keluarkan SPDP

LABUHANBATU | Penanganan kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) TA 2012 di Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya Tata Ruang (DCKTR) Labuhanbatu terkesan “jalan di tempat”. Pasalnya, hingga saat ini pihak kepolisian Resort Labuhanbatu belum mengeluarkan Surat Pernyataan Dimulainya Penyidikan (SPDP). “Belum ada dikeluarkan SPDP,” ungkap Kompol Sonny Nugraha Tampubolon, Wakapolres Labuhanbatu, Senin (13/10/2014) di Mapolres setempat.

Padahal, sejumlah nama pejabat lokal dari kedua instansi pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu itu sudah dipanggil untuk dimintai keterangannya terkait beberapa kasus dugaan korupsi di SKPD masing-masing.

Baca juga:  Proteksi Sektor Pangan Diperlukan Hadapi Covid-19

Menurut Sonny, kasus di dua SKPD itu sendiri masih dalam proses penyelidikan di Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). “Masih dalam penyelidikan,” katanya.

Ditambahkannya, untuk kasus dugaan korupsi, pihak polisi mesti mengumpul data sebagai syarat-syarat pidana korupsi.

Kepolisian Resort Labuhanbatu diberitakan sudah memanggil Sekretaris Dinas Pendidikan Labuhanbatu Marisi Situngkir dan mantan Sekretaris Disdik Hobol Z Rangkuti terkait penggunaan dana anggaran khusus (DAK) tahun anggaran (TA) 2012 Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan Labuhanbatu.

Dari sejumlah dugaan praktek korupsi yang terjadi di Dinas Pendidikan, salahsatu diantaranya indikasi fiktif pembangunan sembilan ruang belajar di SMP Negeri I Rantau Utara.

Baca juga:  Kapolda Sumut Akui Video Viral Pengantin Gunakan Helikopter Kepolisian

Sesuai rencana kegiatan anggaran (RKA) DAK Dinas Pendidikan Labuhanbatu TA 2012 mengalokasi dana sebesar Rp891 juta untuk program penyediaan ruangan belajar di sekolah milik Pemkab Labuhanbatu itu.

Diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu nomor : 050/176/Disdik/2012 yang mengalokasi dana untuk program tersebut. Tapi, ditengarai realisasi program tersebut nihil.

Sementara itu, salahseorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Labuhanbatu juga sempat ‘terperiksa’ di Mapolres Labuhanbatu, Senin (8/9/2014) lalu.

Baca juga:  Kuasa Hukum JR Saragih: Syarat Pencalonan Pilkada adalah Ijazah Terakhir

Tapi, pihak Kepolisian terkesan merahasiakan kepentingan pemanggilan pegawai negri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Labuhanbatu itu. Meskipun sejumlah wartawan mengetahui keberadaan Ali Ridwan, PPK di DCKTR Labuhanbatu tersebut.

Sehingga, tidak diketahui pasti dasar pemanggilan tersebut. Kuat indikasi terkait dugaan pembangunan sarana kolam renang dan temuan BPK Sumut yang ditengarai terjadinya kelebihan bayar pekerjaan proyek. [jar]

Komentar Facebook