Perda Belum Disahkan, Sejumlah Tower Selular sudah Berdiri

LABUHANBATU| Pendirian tower selular di atas rumah toko (ruko) di kawasan Labuhanbatu disoal. Khususnya, masalah ijin operasional. Sebab, meski belum adanya pengesahan peraturan daerah (perda) tentang ijin pendirian menara selular tapi sejumlah fisik tower sudah berdiri.

 

“Perda belum disahkan, tapi ijin pendirian tower dikeluarkan. Ini aneh,” ujar Ahyar Simbolon, salahseorang anggota DPRD setempat, Selasa (14/10/2014) di Rantauprapat.

Persoalan perda itu, kata Ahyar sempat menjadi sorotan seluruh fraksi di legislatif sebelumnya ketika sidang paripurna LKPj Bupati belum lama ini. Tapi, diduga delapan ijin tower sudah dikeluarkan. “Ada beberapa ijin mendirikan tower yang sudah dikeluarkan,” cecarnya.

Baca juga:  KPU Medan Tawarkan Daftar Usulan Terkait Dapil Pemilu 2019

Menurut Ahyar, draft Perda tower itu mesti dikaji ulang. Khususnya, mengenai perkembangan terkini pendiriannya di atas ruko. “Sebab harus dikaji secara teknis ketahanan bangunan dengan beban material tower,” paparnya.

Sementara itu, pihak Bagian pemerintahan Setdakab Labuhanbatu sendiri ketika dikonfirmasi terkait jumlah ijin mendirikan bangunan (IMB) yang sudah dikeluarkan, khususnya tentang kondisi tower di atas ruko. Bagian pemerintahan justru mengakui hal itu menjadi tanggungjawan Dinas Cipta Karya Tata Ruang (DCKTR) setempat. “Itu tegnik menangani PU Cipta Karya. Karena tentang memikul beban,” ujar Turing salahseorang staf di Bagian Pemerintahan.

Baca juga:  Terpilih Lagi Ketua Golkar Medan, Syaf Lubis Janji Menangkan Bobby - Aulia

Apapun alasannya, meski tower sudah berdiri tapi pihak Pemkab Labuhanbatu sendiri sebenarnya belum mengeluarkan ijin frekwensi. Karena, untuk ijin ini harus mendapat rekomendasi dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishub Kominfo)Kabupaten Labuhanbatu.

Kepala Dishub Kominfo sendiri mengaku hingga saat ini belum satu ijin pun yang dikeluarkan pihaknya ke para perusahaan operator yang menjalankan bisnis layanan selular di Labuhanbatu. “Belum ada ijin yang kita keluarkan. Karena, belum ada pengesahan Perda tower selular,” ungkap Saiful, Kadishub Kominfo ketika dihubungi.

Menurut dia, dalam Perda nantinya, ijin frekwensi merupakan syarat akhir dalam pengurusan ijin pendirian tower selular di Labuhanbatu. Sebab, pihaknya memiliki kewenangan dalam mengontrol frekwensi dan penggunaan gelombang radio di Labuhanbatu. “Ya, Kita yang bertugas mengontrol penggunaan frekwensi,” tandasnya.

Baca juga:  PEMUDA LIRA SUMUT : Minta Dinas LH Sumut Awasi Pengelolaan Limbah Medis Yang di Hasilkan Oleh Rumah Sakit Rujukan Covid -19

Pantauan di lapangan, beberapa tower selular sudah berdiri di atas ruko pada sejumlah titik tertentu di kota Rantauprapat. Misalkan, di jalan KH Dewantara, di jalan WR Supratman dan di jalan Ahmad Yani. Tidak diketahui secara pasti perusahaan operator mana yang memiliki menara selular tersebut. Tapi, dengan ketinggian tower sekira 25 meter berdiri di atas ruko milik sejumlah warga. [jar]

Komentar Facebook