Wagubsu "Fasilitasi" Pertemuan HMI dengan Ketua BPK RI

MEDAN| Ketua Umum Badko HMI Sumut, Anggia Ramadhan melaporkan persoalan kisruh APBD Sumut yang mengalami defisit Triliunan Rupiah dari tahun 2013 sampai sekarang ini kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Harry Azhar.

Pertemuan antara kader HMI dengan Ketua BPK tersebut, ‘difasilitasi’ Wakil Gubernur Sumatera Utara, Tengku  Erry Nuradi di rumah makan Garuda, Jalan Adam Malik Medan, Minggu malam (3/5/2015).

Tajuk dari pertemuan itu sendiri adalah silaturahmi sekaligus bernostalgia, karena Harry Azhar pernah terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI periode 1983-1986 dalam Kongres HMI yang berlangsung di Medan.

Baca juga:  Gempa 5,8 SR Landa Gunung Sitoli, Warga Panik

Turut hadir dalam pertemuan itu, Calon gubernur Sumatera Utara yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI Gus Irawan Pasaribu, PMW KAHMI Sumut, Majelis Pakar KAHMI Sumut, PKMD KAHMI Medan dan Ketua Umum HMI Cabang Medan.

Kepada Ketua BPK, Anggia Ramadhan mengingatkan temuan BPK Sumut soal dugaan penyelewengan dana Dana Bagi Hasil (DBH) Pemprov Sumut tahun 2013 sebesar Rp 2,8 triliun berdasarkan terbitan BPK Sumut tahun 2014.

Baca juga:  Jokowi Unggah Vlog Latihan Tinju ke Youtube

“Kami berharap, Pak Erwin sebagai Ketua BPK Sumut untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang mengakibatkan melemahnya keuangan Pemprov Sumut agar pembangunan di tetap berjalan. Kami berharap BPK tegas dalam pengusutan tanpa pandang bulu,” harap Anggia.

Terkait hal ini, Harry berpesan kepada Tengku Erry Nuradi, agar seluruh aparatur dan pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan reformasi birokrasi dan pengendalian intern guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, ankuntabilitas, transparan dan partisipatif.

Baca juga:  Golkar: Presiden Tidak Boleh Cuti Meski Mencalonkan Lagi di Pilpres 2019

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi salah satu syarat Pemprov Sumut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian di masa mendatang.

“Kita harus terus berbenah. Tidak hanya Sumut, semua provinsi dan kabupaten secara nasional juga harus melakukan perbaikan dalam tata kelola dan laporan keuangan yang akurat serta patuh pada peraturan keamanan asset,” harap Harry. [ded]

Komentar Facebook