PAHAM Indonesia: Soal Prostitusi Online, Perlu Ada Aturan Pidananya

JAKARTA| Sekjen Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia, Rozaq Asyhari menilai prostitusi online yang telah dibongkar oleh aparat kepolisian akan sulit untuk ditumpas, karena belum ada aturan pidananya.

“Persoalan yang akan dihadapi oleh aparat adalah kesulitan untuk menjerat para pelaku prostitusi online ini. Karena kegiatan pelacuran seperti ini belum diatur dalam hukum kita, bila kita lihat dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maka tidak ada satu pasalpun yang mengatur secara khusus.” jelas pegiat advokasi sosial tersebut dalam keterangan persnya yang diterima edisimedan.com, Senin (11/5/2015).

Baca juga:  Saksi Ahli PBB Menilai KPU Papua Barat Tak Konsisten

Karenanya, Rozaq meyakini polisi akan kesulitan untuk menjerat AA. Sebab persoalan prostitusi tidak diatur dalam delik-deli kesusilaan KUHP. [Baca JugaProstitusi Online di Medan Mulai Marak]

“Bila dilihat pada pasal 281 sampai pasal 303, khususnya pasal 296 dan pasal 506 tidak ditunjukan untuk pelaku prostitusi. Karenanya mungkin polisi akhirnya melepas AA. Sedangkan germo dari AA terus diproses bila karena perbuatannya sudah memenuh unsur-unsur pasal 296”, papar advokat publik di PAHAM Indonesia tersebut.

Baca juga:  KPU Tengah Lakukan Kajian atas Terbitnya Perppu Pilkada

Menyikapi hal tersebut, Rozaq mendesak agar DPR memasukkan persoalan prostitusi dalam RUU KUHP. “Sepertinya DPR perlu memasukkan prostitusi ini sebagai bagian dari tindak pidana. Bayangkan saja, kalo satu germo saja punya 200-an anak buah. Bila masing-masing sehari bisa menerima 3-5 lelaki hidung belang, bisa sampai seribu pelanggannya dalam sehari. Itu hanya satu jaringan saja. Tentunya ini menjadi ancaman moralitas untuk generasi muda kita, termasuk pada persoalan penularan HIV AIDS,” papar kandidat doktor FH UI tersebut.

Baca juga:  BNN Gagalkan Penyelundupan 10 Kg Sabu Asal Malaysia di Batubara

Lebih lanjut, sebagai penetrasi dan sanksi sosial Rozaq juga mengusulkan agar istilah yang dipakai dikembalikan pada istilah lama, yaitu wanita tuna susila, bukan pekerja seks komersial. Hal ini untuk memberikan sanksi sosial untuk pelaku prostitusi. [ded]

Komentar Facebook