BPK Diminta Audit Kembali Anggaran P-APBD Taput Tahun 2014

TAPUT| Dugaan korupi sudah terusik pada pemerintahan Tapanuli Utara periode 2014-2019 pada penggunaan anggaran P APBD 2014. Dimana penggunaan anggaran tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku. Hal itu disampaikan Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesian (LAKI) Harapan Silalahi kepada wartawan, Jumat (15/5/2015) di Tarutung.

Harapan menjelaskan, anggaran pengerjaan pengaspalan hotmix sebanyak 21 paket total pagu 24 Milliar tidak melalui proses tender LPSE, melainkan dilaksanakan melalui Penghunjukan Langsung (PL).

“Oleh karena itu patut diduga terjadi tindak pidana gratifikasi, sebab ada dugaan penerimaan fee terlebih dahulu dari kontraktor yang dihunjuk mengerjakan. DPRD Taput dalam LKPJ Bupati Tapanuli Utara tahun anggaran 2014 agar benar-benar dapat menyikapi, karena pelaksanaan proyek tersebut telah melanggar peraturan,” ujarnya

Yang paling herannya lanjut Harapan, Pengesahan PAPBD Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 10 Oktober 2014 selanjutnya pengumuman pemenang tender lelang pengerjaan hotmix tanggal 27 Oktober.

Baca juga:  Edy-Ijeck Ikuti Haul ke-94 Syekh Abdul Wahab Rokan

“Yang jadi pertanyaan, apakah sesingkat itu proses lelang tender? Kita patut curiga, bahwa ada indikasi gratifikasi pada anggaran P-APBD 2014,” imbuh Harahapan.

Harapan juga bilang, dugaan persekongkolan antara dinas terkait dengan pihak kontraktor juga bisa diketahui sebab kegiatan pengerjaan hotmix banyak yang sudah melebihi batas waktu pengerjaan, yang seharusnya diputus kontrak.

Hal senada disampaikan Ketua LSM Masyarakat Pemerhati Pelaku Korupsi Kolusi Nepotisme (MPPK2N) Fredy Hermanto. Menurutnya, pemerintahan saat ini membiarkan pengelolaan anggaran di setiap instansi/dinas dikuasai pihak ketiga.

“Hak progratif pimpinan SKPD dirampas pihak ketiga, dan ini diduga arahan pimpinan daerah, yang dampaknya terpengaruh pada berjalannya roda pemerintahan tidak stabil,dan menimbulkan terjadinya indikasi korupsi pada penggunaan anggaran PAPBD 2014,” jelasnya.

Menurutnya, penyimpangan anggaran yang patut diduga diantaranya, pada bagian umum perlengkapan sekretariat daerah dimana sejumlah pengadaan barang dimark-up bahkan ada yang diduga kuat fiktif.

Baca juga:  Pilkada Serentak 2020, Golkar Labusel Siap Menangkan Hasnah - Kholil Jufri

Selanjutnya, kualitas Aspal Hotmix (AC/BC) juga sangat jelek, dan dibawah standar/spesifikasi yang dipersyaratkan sehingga hanya bertahan tidak lebih dari 6 bulan.

“Atas dugaan tersebut, sejumlah LSM akan menyerahkan seluruh data, alat bukti dan seluruh informasi yang kami dapatkan langsung tanpa rekayasa. Dan kami siap mempertanggung jawabkannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat dan tembusan akan disampaikan kepada BPK Regional Sumatera Utara,” tambah Fredy.

Untuk konfirmasi terkait temuan sejumlah LSM tersebut, sejumlah Kadis dan Kabag di Dinas terkait, tidak mau menjawab. Kadis PUK Taput, Anggiat Rajaguguk yang ingin dikonfirmasi seputar proyek hotmix 21 paket tahun anggaran PAPBD tahun 2014 tidak berhasil dihubungi. Demikian pula Kabag Umper Pemkab Taput, David Sipahutar.

Baca juga:  Anggara Sumut Kurang untuk Pembangunan Infrastruktur

David merupakan pejabat yang bertanggungjawab seputar pengadaan barang alat alat rumah tangga Bupati dan wakil Bapati yang dibelanjakan orang-orang tertentu tanpa proses tender.

Kalangan DPRD Taput sendiri sudah mengetahui bahwa proyek hotmix PAPBD dan pengadaan alat-alat rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati tidak sesuai dengan peraturan.

“Dalam LKPJ Bupati tahun 2014, kami beberapa anggota DPRD akan menyeroti dan bahkan tidak menerima Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun 2014,” jelas anggota DPRD Taput yang tidak mau disebutkan namanya.

Sementara Ketua DPRD Taput, Ontoniyer Simanjuntak berjanji akan menjawab pertanyaan seputar LKPJ Bupati banyak melanggar Peraturan. ” Di Tarurung aja kita bicarakan, karena saya ketepatan masih di Jakarta,” kata Ontoniyer lewat pesang singkat.  [Rez|Fernando Hutosoit]

Komentar Facebook