DPR Khawatir Pertamina Jadi Mafia Migas Baru Pengganti Petral

JAKARTA| Anggota DPR RI Refrizal mengingatkan pemerintah bahwa Petral bukanlah satu-satunya mafia dalam tata kelola migas yang ada di Indonesia. Sehingga, pemerintah, menurutnya, tidak cukup sekadar membubarkan Petral atas alasan untuk memberantas mafia migas

“Saya mengapresiasi pembubaran Petral. Tetapi Petral hanya salah satu dari Mafia Migas, tapi bukan satu-satunya,” ujar Refrizal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam siaran persnya kepada edisimedan.com, Selasa (19/5/2015).

Menurut anggota Komisi VI tersebut, alasan pembubaran Petral versi pemerintah, dikaitkan dengan mafia migas dan kinerja yang inefisiensi, tidak cukup sebagai alasan pembubaran Petral.

Baca juga:  Centeng Kebun Federal Ditemukan Tewas

“Pemerintah juga harus segera lakukan audit forensik terhadap anak perusahaan Pertamina tersebut. Sehingga, dari hasil audit forensik tersebut nantinya dapat diketahui apakah tender minyak yang selama ini dilakukan oleh Petral merugikan bagi Pertamina atau tidak,” tukas pria berkacama itu.

Refrizal menambahkan, bila benar ada indikasi praktik mafia pada Petral, pemerintah harus segera menindaklanjuti hal ini ke ranah hukum, seperti ke KPK atau ke polisi. Nama-nama yang terlibat harus diungkap kepada publik sehingga kepercayaan masyarakat meningkat.

Sehingga, menurutnya, jika Petral selama ini yang membuat harga BBM menjadi mahal, justru dengan dibubarkannya, harga BBM harus kembali turun dan pemerintah harus mensubsidinya untuk kebutuhan rakyat kecil.

Baca juga:  Bahas Kemungkinan Cawapres Prabowo, PKS Sebut Anies Bisa Mendongkrak Elektabilitas

“Seandainya persoalan mafia migas ini dapat selesai dengan cara membubarkan Petral, seharusnya pasca pembubaran akan terjadi efisiensi yang luar biasa, sehingga harga BBM bisa kembali disubsidi oleh pemerintah,” jelasnya.

Mafia Migas Ganti Baju

Pertamina sebagai perusahaan besar, bahkan sempat masuk dalam 500 perusahaan terbaik versi Fortune, harusnya mampu mengelola sendiri kegiatan pengadaan minyak mentah dan tidak perlu membentuk badan baru pengganti Petral.

“Cukup Pertamina saja dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance). Satu hal yang paling ditakuti adalah mafia migas hanya ganti baju dari Petral ke ISC (Integrated Supply Chain)-Pertamina. Akhirnya tujuan pembubaran Petral itu sendiri menjadi tidak tercapai,” ungkapnya.

Baca juga:  MK Mulai Gelar Sidang Perdana Sengketa Pilpres

Di era saat ini, transparansi dan akuntabilitas harus diutamakan. Tender pertama ISC-Pertamina pada Januari 2015 lalu cukup menimbulkan polemik bahkan sebagian pengamat menilai proses pengadaan tender ISC-Pertamina lebih buruk dibanding Petral, untuk itu penting agar transparansi dan akuntabilitas diutamakan oleh Pertamina kedepan dalam kegiatan ekspor maupun impor minyak mentah. [ded]

Komentar Facebook