KPU RI Bakal Atur Publikasi Lembaga Survei Terkait Pemilu 2019

Image result for Komisioner KPU Hasyim Asy'ari
Jakarta, SUMUTSATU.COM — Komisi
Pemilihan Umum (KPU) RI berencana mengatur secara spesifik publikasi yang
dilakukan lembaga survei terkait pemilihan Pemilu 2019. Komisioner KPU Hasyim
Asyarie mengatakan aturan teknis ini rencananya akan masuk di Peraturan KPU
(PKPU) tentang Kampanye Pemilu 2019.

“Publikasi
menjadi hal utama untuk diatur. Kemudian nanti juga diatur soal publikasi apa
saja yang dikerjakan, metode survei bagaimana, siapa yang membiayai survei itu.
Soal dana, lembaga survei nantinya harus mencantumkan sumber pendanaan dari
siapa,” jelasnya di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat (23/3).

Hasim
menyebutkan poin lainnya yang akan diatur adalah publikasi hasil survei oleh
lembaga survei terkait hasil pemungutan suara Pemilu 2019. Hasyim menjelaskan 2014
lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan pasal 247 ayat 2 UU Nomor 12
Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif.

Pasal
tersebut menyatakan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pemilu tidak boleh
dilakukan di masa tenang.

“Sudah
pernah kejadian kan pasal yang melarang publikasi hasil survei sebelum
pemungutan suara digugat ke MK dan gugatan itu dikabulkan. Artinya apa,
publikasi sebelum pemungutan itu boleh dilakukan,” paparnya.

Ditemui
secara terpisah, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Mochamad Afifuddin
meminta lembaga survei harus jujur mengungkapkan perannya kepada publik. Jika
lembaga survei sedang melakukan tugas sebagai konsultan kandidat tertentu, hal
tersebut harus dijelas kepada masyarakat.

“Tujuannya,
supaya publik tidak merasa terbohongi dengan situasi bahwa seakan-akan ini
lembaga survei netral, tetapi dia (lembaga survei) menjadi anggota tim
pemenangan atau tim bayangan merekomendasikan masukan meskipun basisnya survei
terhadap pasangan calon tertentu,” terangnya.
[am]

Komentar Facebook

Baca juga:  Sekjen PDIP: Dukungan Demokrat Bisa Perkuat Pemerintahan Jokowi