Ini Penjelasan Walhi Sumut Mengenai Kondisi Terkini Danau Toba

Gambar terkait
Medan, SUMUTSATU.COM Pengurus Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)
Sumatera Utara
(Sumut), Ari, menegaskan Pemerintah Provinsi Sumut harus melakukan
crosscheck perusahaan-perusahaan di sekitar Danau Toba.
Pasalnya, ikan di perairan Danau Toba
bermatian
dan kualitas
air di kawasan Danau Toba kotor. Bahkan, ada dugaan sudah tercemar limbah.
“Kemarin, saya mendapat kabar banyak
ikan putih yang mati. Biasanya ikan-ikan itu menghiasi danau. Seharusnya,
kualitas air harus diperhatikan. Air tidak boleh tercemar di sana. Dinas
Lingkungan Hidup harus kroscek perusahaan di sekitar danau,” ujarny
a, Kamis (22/3) seperti dilansir Tribun
Medan
.
Ari mengatakan pencemaran
yang diduga dari perusahaan-perusahaan di sekitar Danau Toba, mengakibatkan
banyak ikan mati.
Ada
dugaan air Danau Toba sudah tercemar
dan jika
dibiarka
n
akan berdampak pada kehidupan masyarakat.
Sejak
Februari 2018 hingga awal Maret 2018, ribuan ikan kaca-kaca di Perairan Danau
Toba Silalahi mati.
Ribuan
ikan mengambang dari Desa Tongging hingga Paropo, Dairi.

Ari menambahkan, Walhi mendorong disahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Sumber
Daya Air, yang sedang dibahas DPR. Bahkan, aktivis lingkungan sudah memberi
gagasan dalam pembahasan undang-undang tersebut.
Pada Hari Air Sedunia, katanya, Walhi ingin pemerintah memberi perhatian serius kebutuhan
air. Apalagi, banyak pengaduan air yang tercemar atau penyaluran air PDAM yang
tersendat.
“Air sudah dijadikan komoditas ekonomi
yang bernilai tinggi, dan peran pemerintah dalam pengelolaan sudah digantikan
pihak swasta. Sedangkan, prinsip hak guna air akan dijadikan air sebagai barang
ekslusif, dan dimonopoli oleh kelompok individu,” katanya.
Ari
menegaskan, prinsip pengelolaan air yang dirancang pada RUU Sumber Daya Air
harus berkeadilan sosial. Pengelolaan air yang dipegang pemerintah, jadi harus
ada pembatasan pengelolaan air yang dilakukan swasta.
Selain itu,
penguasaan air harus memerhatikan hak ulayat masyarakat adat dan daya dukung
lingkungan.
Namun,
Walhi menilai RUU Sumber Daya Air tidak serius mengatur ancaman pidana bagi
pelaku pencemaran.
“Ada kesan tindakan pindana pencemaran
air dilakukan bila ada kesengajaan. Seharusnya, tidak demikian. Pengelolaan
lingkungan hidup menggunakan pertanggungjawaban mutlak sebagaimana UUPPLH Nomor
32 tahun 2009,” ujarnya.
[dw]

Komentar Facebook

Baca juga:  PDIP Tak Khawatir Jika Gerindra Usung Capres Selain Prabowo