Komisi A DPRD Sumut Ragukan Kinerja KPU Sumut

Hasil gambar untuk Ketua Komisi A DPRD Sumut Nezar Djoeli

Medan, SUMUTSATU.COM Ketua Komisi A DPRD Sumut Nezar Djoeli meragukan keseriusan kinerja KPU
setempat dalam melakukan sosialisasi seputar Pilgub
su 2018. Sebab, kemampuan KPU mengajak masyarakat
ke
tempat pemungutan
suara (TPS) dinilainya sangat minim.
“Banyak masyarakat pemilih hampir
dipastikan masih binggung dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada, termasuk
pemilihan gubernur Sumut tahun 2018. Sosialisasi yang dilakukan KPU masih
bersifat seremonial sehingga pesan kegiatan sosialisasi itu tidak sampai ke
masyarakat secara luas ke 33 kabupaten/kota di Sumut,”
kata Nezar, Minggu (25/3) seperti dilansir Medanbisnisdaily.com.
Nezar
khawatir kondisi ini akan menyebabkan angka partispasi pemilih menjadi rendah
sehingga legitimasinya pun kurang.
Padahal, Pilgubsu 2018 diperkirakan bakal menghabiskan total
anggaran dana sekitar Rp850 miliar yang bersumber dari APBD 2018.
“Kami tidak ingin anggaran untuk
menyelenggarakan
Pemilihan
Gubernur Sumut tahun 2018 menjadi sia-sia
akibat minimnya sosialisasi yang dilakukan KPU Sumut kepada masyarakat,” kata
Nezar.
Ia menilai ketidakseriusan
KPU tersebut dapat dilihat dari beberapa kali diundang rapat dengar pendapat
(RDP) oleh
Komisi A DPRD Sumut tidak pernah datang. “Kami
menyesalkan sikap komisioner KPU Sumut yang belum juga bersedia hadir mengikuti
rapat dengar pendapat di DPRD Sumut,”
keluh
Nezar
.
Padahal, menurut Nezar, RDP cukup penting dihadiri untuk memperoleh
masukan sekaligus evaluasi mengenai apa yang dinilai kurang dan perlu
ditingkatkan lagi dari kinerja KPU Sumut.
Apalagi, rombongan legislator Komisi A DPRD
Sumut saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat
(NTB) belum lama ini banyak memperoleh masukan dari KPU setempat yang
diperkirakan juga cocok diterapkan dalam persipan menghadapi Pilkada serentak
di Sumut.
“Banyak hal-hal positif yang dapat kita
gali di provinsi-provinsi lain seperti di Bali. KPU di sini punya kebijakan
dengan menekan atau menyurati Disdukcapil agar pendataan pemilih pemula didata
melalui sekolahnya masing-masin
g dan
diakomodir sebagai bagian dari
peserta
pemilu
,” katanya.
Kebijakan ini menurut Nezar dapat diadposi di Sumut. Selain itu, mengenai bagaimana
cara KPU untuk membuat TPS-TPS yang ada di daerah pengu
ngsian. Di
Sumut juga ada Gunung Sinabung yang punya problem sama dengan gunung Agung di
Bali,”
kata Nezar.
Nezar menegaskan perlu
dilakukan evaluasi penggunaan anggaran KPU di triwulan pertama ini.
Kalau pihak KPU sendiri
tidak peduli ini merupakan cerminan dari kegagalan Pilkada Sumut nantinya. Kami
tidak mau anggaran yang dipergunakan itu sia-sia. Bila perlu kami
merekomendasikan ke pimpinan dewan agar dievaluasi seluruh anggaran yang
dipergunakan KPU,”
pungkasnya.[dw]

Komentar Facebook

Baca juga:  Menteri Susi Tantang Pemerintah Daerah Bersihkan Danau dan Pantai