Sebanyak 24 Ribu Warga Binaan Sumut Terancam Golput

 Hasil gambar untuk ilustrasi narapidana
Medan, SUMUTSATU.COM – Sekitar 24 ribu warga binaan di sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) dan
rumah tahanan (rutan) di Sumatera Utara (Sumut), terancam tidak bisa ikut Pilkada
2018 karena belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)
Sumut Hermawan Yunianto mengatakan, Kemenkumham sudah menyurati KPU Sumut dan menyerahkan
data para narapidana sebagai daftar pemilih sementara (DPS).
Namun, sejauh ini, belum ada keputusan apapun soal surat dan data tersebut.
“Untuk mendapatkan solusi hal ini. Karena, syarat utama memilik KTP.
Dengan solusi tersebut, kita belum menerima kepastian solusi itu,” kata
Hermawan, Senin (26/3).
Hermawan menyebutkan ada 30 ribu warga binaan yang menghuni Rutan dan Lapas
yang ada di Sumut. Dimana 24 ribu diantaranya masih akan menjalani hukuman
sampai tanggal pemungutan suara pilkada serentak 2018, yakni 27 Juni 2018
mendatang.
“Yang diminta KPU dari keseluruhan hukumanya sampai tanggal 27 Juni
2018 Pemilihan Gubernur Sumut dan Bupati serta Wali Kota. Yang tercover
sebanyak 24 ribu. Semua itu, bisa memilih atau tidak tergantung KPU Sumut.
Karena kebanyakan dari mereka tidak memiliki e-KTP. Kita berharap ada solusi
atas persoalan ini, sehingga para napi mendapatkan hak pilihnya,” jelas
Hermawan.
Di samping itu, Hermawan berharap KPU juga melakukan sosialisasi kepada
para narapidana, khususnya terkait simulasi pencoblosan. “Ini penting karena di
lapas dan rutan, banyak juga pemilih pemula,” ujarnya.
Terkait hal ini, Komisioner KPU Sumut Yulhasni meminta Kemenkumham berkordinasi
dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di masing-masing daerah. Sebab, kewenangan
perekaman e-KTP ada di instansi-instansi tersebut.
“Kewenangannya di pemerintah daerah itu. Tapi kalau datanya di serahkan ke
kita, nanti kita bisa bantu menyerahkannya ke Disdukcapil,” jelasnya.[dw]

Komentar Facebook

Baca juga:  Pendukung Jokowi Bentuk Organisasi ‘Renas 212 JPRI’ Maret Ini