Bawaslu Minta Lembaga Pemantau Pemilu Segera Mendaftar

Image result for abhan misbah bawaslu
Jakarta, SUMUTSATU.COM — Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) sedang kekurangan sumber daya manusia untuk
mengawasi tahapan proses Pilkada 2018 serta Pemilu 2019. Hal tersebut
disampaikan Ketua Bawaslu Abhan Misbah, Jakarta, Selasa (27/3).
Abhan mengatakan guna mengatasi masalah ini, ia ingin
agar lembaga pemantau pemilu segera mendaftar. “Kita mempunyai
keterbatasan, SDM kami terbatas, sehingga membutuhkan partisipasi masyarakat
untuk ikut mengawasi tahapan pilkada dan pemilu,” katanya di Kantor
Bawaslu.
Ia bilang Bawaslu akan ikut melakukan verifikasi dan akreditasi sebagai syarat
untuk pengesahan kelayakan lembaga pemantau pemilu. Kewenangan baru yang
dimiliki Bawaslu ini diharapkan ikut menjaga legalitas, profesionalitas dan
independensi lembaga pemantau.
“Hal baru di pemilu,
sebelumnya akreditasi pemantau ada di KPU. Kami mendorong banyak LSM dan NGO
yang concern di
pemilu terlibat melalui mekanisme dan segera mendaftarkan diri ke
Bawaslu,” ujarnya.
Abhan
mengakui banyak celah yang berpotensi dijadikan ruang kecurangan dalam Pilkada
dan Pemilu. Maka dari itu, diperlukan partisipasi bersama untuk mengawasinya.
“Diharapkan kualitas pemilu semakin baik karena
banyak pengawas terlibat. Kami menyadari banyak hal yang bisa dilakukan lembaga
pemantau. UU Nomor 7 Tahun 2017, banyak memberi ruang Bawaslu untuk peran dan
fungsi adjudikasi,” katanya.
Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) merupakan
lembaga pemilu yang mendaftar ke Bawaslu. Koordinator JPPR, Sunanto
mengatakan, pihaknya ingin mendaftar ke Bawaslu agar menyesuaikan aturan.
“Kami mencoba mendaftarkan diri sehingga hak sebagai
pemantau diterapkan dan dilindungi banyak hal. Bekerjasama dengan penyelenggara
untuk meningkatkan kualitas pemilu,” katanya.[am]

Komentar Facebook

Baca juga:  Usung Jokowi, PDIP Kemungkinan Berkoalisi dengan Demokrat dan Gerindra