JPPR Daftar Jadi Lembaga Pemantau Pemilu 2019 ke Bawaslu

Image result for Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto
Jakarta,
SUMUTSATU.COM —
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan
Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto mengatakan pihaknya telah mendaftar menjadi
lembaga pemantau Pemilu 2019 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Kami
mencoba mendaftarkan diri agar teregistrasi,” ujarnya di Kantor Bawaslu,
Jakarta, Selasa (27/3).
Sunanto
berharap dengan terdaftar sebagai lembaga pemantau resmi Pemilu 2019, hak
masyarakat sipil sebagai pemantau bisa benar-benar diterapkan dan dilindungi
dalam banyak hal.
“Termasuk
bagaimana kita bisa dapat banyak data dan bekerja sama dengan penyelenggara
meningkatkan kualitas pemilu,” ungkapnya.
Dengan
demikian, dia juga berharap partisipasi publik dalam memantau dan melakukan
edukasi terkait pemilu bisa ditingkatkan. Apalagi, kata dia, saat ini
penyelenggara pemilu memasang target tinggi dalam partisipasi pemilih, yakni
77,5 persen.
Sunanto
pun menilai partisipasi masyarakat dalam memantau pemilu amat penting.
Alasannya, jumlah anggota penyelenggara pemilu di daerah jauh lebih sedikit
ketimbang pesertanya.
“Tanpa
kesadaran dan partisipasi publik, secara otomatis penyelenggara kemungkinan
akan kedodoran dalam pelaksanaan ini,” ujarnya. 
Ketua
Bawaslu Abhan mengapresiasi JPPR sebagai lembaga pemantau pemilu pertama yang
mendaftar di Bawaslu. Ia menyebut, sebagai satu-satunya lembaga resmi yang
mengawasi tahapan pemilu, obyek pengawasan Bawaslu sangat luas. 
“Tapi
sumber daya manusia kami sangat terbatas,” kata Abhan. Sehingga dia
mendorong masyarakat ikut mengawasi pemilu. 
Menurut
Abhan, ada banyak hal yang bisa dilakukan pemantau pemilu, terutama untuk
membantu Bawaslu mengawasi tahapan pemilu, misalnya soal dana kampanye.
Apalagi, kata Abhan, Undang-Undang Pemilu
banyak memberi ruang bagi Bawaslu untuk melakukan ajudikasi. Sehingga, untuk
pengawasan, ia memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi
sebagai pemantau pemilu.
Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, lembaga pemantau
pemilu mesti didaftarkan dan diverifikasi Bawaslu.[am]

Komentar Facebook

Baca juga:  Curi Start Kampanye, Bawaslu Akan Panggil Partai Perindo