Ombudsman: Pelayanan Publik di Sumut Tak Sesuai Undang-Undang

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut Abyadi Siregar
Medan, SUMUTSATU.COM – Ombudsman RI Perwakilan
Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menilai banyak pelayanan publik yang
diselenggarakan pemerintah di Sumut belum sesuai Undang-undang Nomor 25 tahun
2009 tentang Pelayanan Publik, sehingga masyarakat perlu terlibat dalam
melakukan pengawasan.
Pentingnya sinergi antara Ombudsman dengan masyarakat karena
masyarakat merupakan pengguna langsung layanan dan pengawas eksternal yang
diatur undang-undang.
“Selain itu, karena SDM kita yang terbatas untuk
mengawasi 33 kabupaten dan kota di Sumut ini, penyelenggaraan pelayanan publik
kita kacau,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut Abyadi
Siregar dalam Sosialisasi dan Seminar 18 Tahun Ombudsman RI, Senin (26/3)
seperti dilansir Kompas.com.
Abyadi menjelaskan, sesuai undang-undang Nomor 25 tentang
Pelayanan Publik, harusnya setiap instansi pemerintah memampangkan atributisasi
standar layanan yang dapat dilihat masyarakat sehingga masyarakat mengetahui
alur pengurusan pelayanan. Misalnya, dalam mengurus KTP, berapa lama jangka
waktu dan tarifnya.
“Banyak yang belum melakukan ini, harusnya gratis tapi
dikutip biaya. Masyarakat harus kritis mempertanyakan standar layanan kepada
penyelenggara layanan publik karena itu haknya,” katanya.
Untuk saat ini, pelibatan peran serta masyarakat dalam
mengawasi pelayanan publik sudah dilakukan dengan membentuk jejaring Ombudsman.
Jejaring ini menjadi perpanjangan tangan Ombudsman dalam mengawasi pelayanan
publik.
“Karena banyak masyarakat tidak tahu cara melaporkan
terjadinya maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” tegas
Abyadi.
Menanggapi hal ini, Pengamat hukum dari Universitas Sumatera
Utara (USU), DR Mirza Nasution mengatakan, peran dan tugas Ombudsman RI sebagai
lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik perlu diberi
kewenangan penindakan layaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga,
dapat menekan kasus korupsi di Indonesia, khususnya di Sumut.
Abyadi mengatakan, jika memang serius, Ombudsman sebagai
lembaga negara yang berpihak kepada rakyat tidak sekadar diberi fungsi
pengawasan saja, tapi juga penindakan. Untuk mengatasi persoalan korupsi,
Ombudsman harus setara dengan KPK yang dapat menindak pejabat atau
penyelenggara negara yang melakukan pelanggaran. Sebab, korupsi bermula dari
pelanggaran administrasi.
“KPK itu hilir, hulunya ya Ombudsman. Korupsi kan
massif, terstruktur dan sistematis. Kewenangan penindakan sangat penting karena
Ombudsman lahir di era reformasi. Tugas utamanya membantu pengawasan lembaga
legislatif yang fokusnya berpihak kepada hak-hak rakyat,” ujar Mirza.
Kalau hanya pengawasan saja, lanjutnya, tidak bisa menjamin
tindakan-tindakan sewenang-wenang atau melanggar hukum oleh penyelenggara
negara atau pejabat negara bisa diberi sanksi.
“Kalau memang pemerintah ingin serius menjadikan
Ombudsman sebagai sebuah lembaga yang kuat, harus diberi hak penindakan
juga,” tegasnya.
Mirza menambahkan, upaya Ombudsman membangun jaringan dengan
melibatkan peran serta masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan
publik sudah cukup baik. Namun, akan lebih baik jika memiliki kewenangan
penindakan. Apalagi kultur masyarakat Indonesia yang tidak akan berubah hanya
dengan pengawasan tanpa penindakan.
“Kenapa harus ada penindakan? Karena mereka yang tahu,
yang menangani kasusnya. Kalau dilempar lagi ke pihak lain, siapa yang menjamin
kasusnya akan selesai?” ujarnya.
Terkait kewenangan penindakan ini perlu diatur regulator,
yakni DPR RI dan pemerintah agar tidak tumpang tindih dengan kewenangan lembaga
penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan dan KPK.
“Ini hanya soal pengaturan saja. Harus saling mendukung
dengan instansi penegak hukum lainnya. Tapi kembali lagi pada kemauan politik
pemerintah kita,” pungkasnya.[dw]

Komentar Facebook

Baca juga:  SAR Gunakan Robot Air Cari Korban Kapal Tenggelam di Belawan