Relawan JR Saragih Ancam Keluar dari Partai Demokrat

Medan, SUMUTSATU.COM — Relawan pendukung
pasangan JR Saragih – Ance Selian menilai Partai Demokrat tak serius menggugat KPU
Sumut di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan. Sebab, tidak ada
pengurus DPD Demokrat Sumut yang hadir pada sidang pembacaan keputusan oleh PT
TUN, Selasa (27/3).
Akibatnya, relawan pendukung JR yang berasal
dari berbagai wilayah di Sumut tersebut mengancam akan mundur atau keluar dari
status keanggotaan di Partai Demokrat jika terus menunjukkan
ketidakseriusannya. Khususnya, pada gugatan kasasi di tingkat Mahkamah Agung
(MA) sebagaimana direncanakan.
“Akan ada
sesuatu yang luar biasa yang akan terjadi di tingkat MA nanti. Oleh karenanya
kami menuntut DPP partai pendukung JR – Ance yakni Demokrat, PKB dan PKPI lebih
serius mendukung mereka. Jika tidak, tak tertutup kemungkinan kami mundur dari
anggota partai,” kata Koordinator Relawan JR se-Sumut Aprinopjun Saragih (Kocu), seperti dilansir medanbisnisdaily.com.
Kocu dan segenap relawan menyampaikan ketegasan
sikap tersebut karena kecewa tidak menemukan seorang pun pengurus Demokrat
Sumut berada di kantornya di Jalan Abdullah Lubis, Medan saat hendak dijumpai
seusai sidang di PT TUN. Sejumlah relawan terlihat menurunkan umbul-umbul yang
terpasang untuk mengekspresikan kekesalannya.
“Kami relawan JR – Ance meminta agar
seluruh partai pendukung (Demokrat, PKB dan PKPI) serius mengawal dan terlibat
langsung pada penyelesaian proses gugatan JR – Ance sampai di Mahkamah
Agung,” teriak seluruh relawan saat pembacaan pernyataan sikap.
Sementara itu, relawan lainnya, Hotlan Purba
mengatakan, JR sudah berjasa besar dalam membesarkan Demokrat di Sumut. Buktinya,
di Kabupaten Simalungun partai besutan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
tersebut berhasil mendapatkan 11 kursi di DPRD Simalungun.
Kocu menyatakan ia masih berkeyakinan bahwa
JR-Ance akan ditetapkan menjadi salah satu calon Gubsu pada Pilkada Sumut 27
Juni mendatang.[dw]

Komentar Facebook

Baca juga:  KPU Sumut Sambangi Kantor Demokrat Guna Verifikasi Faktual