Demokrat Sumut Bakal Minta Arahan SBY Terkait Pengalihan Dukungan di Pilgubsu

Image result for dpd partai demokrat
Medan, SUMUTSATU.COM — Dewan Pimpinan
Daerah (
DPD) Partai
Demokrat dan DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sumatera Utara
(Sumut) akan meminta arahan dan petunjuk dari masing-masing pimpinan pusat
terkait kandasnya gugatan JR Saragih-Ance Selian. Hal itu dilakukan untuk
menentukan arah dukungan dialihkan pada Pilgubsu 2019.
Pelaksana
Tugas (Plt) Partai Demokrat Sumut Herri Zulkarnain mengaku akan kembali
menjadwalkan kunjungan untuk bertemu Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Tujuan minta arahan dan petunjuk ini dinilai penting, pasca PTTUN Medan menolak
gugatan JR Saragih-Ance Selian untuk menegaskan sikap dukungan dalam Pilgubsu
2018.
“Kita
sudah mendengar apa hasil putusan PTTUN hari ini (kemarin). Dimana gugatan Pak
JR Saragih ditolak. Demokrat Sumut mendukung penuh hasil dari putusan PTTUN
ini,” katanya seperti dikabarkan Sumut Pos di Ruang Fraksi Partai
Demokrat DPRD, Medan, Selasa (27/3).
Herri
menegaskan pihaknya akan mengambil langkah untuk meminta arahan selanjutnya
terhadap arah dukungan partai kepada DPP dan juga ketua umum. Demokrat akan pertimbangkan
hasil data dan laporan survei siapa yang paling unggul antara kandidat calon Gubernur
Sumut 2018.
“Setelah
laporan itu kami kumpulkan, maka dalam waktu dekat ini ketua umum akan
memberikan arahan untuk mendukung salah satu calon kandidat Gubernur Sumut,”
katanya.
Ia menegaskan,
komitmen dimaksud sudah terjalin sejak pemberian mandat oleh SBY kepada
dirinya, pada Jumat lalu.
“Sesuai
dengan janji yang disampaikan Pak Ketum atas usulan kami. Dimana kami ada
meminta kalau Partai Demokrat tidak jadi maju, maka masyarakat dan kader partai
meminta ke mana arah dukungan kita. Supaya hasil yang dituju ke depannya lebih
terarah,” jelasnya.
Saat disinggung nasib JR Saragih sebagai Ketua Demokrat Sumut
paskaputusan PTTUN atas sengketa ini, Herri mengatakan, akan mengikuti petunjuk
dari DPP dan juga ketua umum. “Saya hanya diberi mandat dan amanah sebagai Plt
oleh DPP dan ketum, agar posisi Demokrat ini tidak semakin tergerus jauh,”
ujarnya.
Herri
menambahkan, sejak mandat yang diberikan itu dirinya telah melakukan upaya
konsolidasi bersama jajaran pengurus dan kader Demokrat Sumut.
“Seperti
telah melakukan kegiatan konsolidasi kepada seluruh pengurus DPD dan 33 ketua
Partai Demokrat kabupaten/kota, sehingga menghasilkan suatu keputusan untuk
menjalankan mesin partai dan lakukan yang terbaik untuk Demokrat,” tegasnya.
Sementara
itu, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Partai Keadilan dan Persatuan
Indonesia (PKPI) Sumut Juliski Simorangkir mengaku, selama proses gugatan
sengketa Pilgub di Bawaslu hingga ke PTTUN, pihaknya tidak banyak dilibatkan.
Sebab langkah tersebut diserahkan kepada tim pengacara langsung.
“Kita
tidak tahu sejauh mana proses gugatannya. Karena kita pun kan tidak dilibatkan
dalam hal itu,” ujar Juliski, Selasa (27/3).
Terkait
langkah selanjutnya setelah gugatan JR Saragih ditolak PTTUN, pihaknya akan
segera melaporkan hal itu kepada DPN PKPI di Jakarta untuk meminta petunjuk
kemana arah dukungan diberikan pada Pilgub Sumut 2018. Meskipun diakuinya,
masih ada kemungkinan upaya gugatan atau kasasi yang bersangkutan ke MA.
“Kita
minta petunjuk dulu la ke pusat, bagaimana langkah kita kedepan,” ujarnya.[am]

Komentar Facebook

Baca juga:  Polemik Tommy Soeharto untuk Pilpres 2019