Komisi II DPR RI Kaji Penetapan Dapil untuk Pemilu 2019

Image result for Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali
Jakarta,
SUMUTSATU.COM —
Komisi II DPR RI bersama dengan
Penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat untuk
mengkaji penataan daerah pemilihan (dapil). Hal ini terkait akan tetap atau ada
penambahan dapil untuk Pemilu 2019.
“Kami
meminta kembali untuk diteliti dulu tentang draf penataan daerah pemilihan dan
alokasi kursi Anggota DPRD kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019, karena ada
usulan yang sudah disampaikan, ternyata belum mendapat konfirmasi,” kata Ketua
Komisi II DPR Zainudin Amali saat memimpin RDP di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin
(26/3).
Dari
hasil penyampaian dapil oleh pihak KPU RI, data banyak yang berkesinambungan
seperti pada Pemilu 2014. Padahal, selama lima tahun belakang terdapat
perubahan jumlah penduduk termasuk adanya daerah otonomi baru (DOB).
“Data
dapil ada yang sama dengan 2014, tapi ada juga karena perkembangan jumlah
penduduk berubah, seperti otonomi baru, kita bisa melakukan pengecekan kriteria
dan mencocokkan dengan UU,” sampainya.
Sebelumnya
Ketua KPU RI Arief Budiman memaparkan data daerah pemilihan, dimana pada tahun
2014 tercatat 2012 dapil, sedangkan pada 2019 mengalami kelonjakan sekitar 2159
dapil dari 508 kabupaten/kota. Usulan KPU tersebut berdasarkan diskusi antara
stakeholder, parpol, dan pemerintah daerah yang mengusulkan penambahan dapil
sebanyak 85 daerah.
Penataan
dapil juga akan dilakukan di 17 Daerah Otonom Baru (DOB), dimana tentu ada
peningkatan daerah kabupaten/kota yang juga mempengaruhi jumlah pemilih dalam
Pemilu 2019.
“Jadi
dapil yang ditambah itu, khusus untuk DPRD kabupaten/kota saja karena dipengaruhi
banyak faktor salah satunya adalah pemekaran wilayah, dan hal itu
mempertimbangkan 7 prinsip yang diatur dalam UU Pemilu,” jelasnya.[am]

Komentar Facebook

Baca juga:  Mardani: Ada Larangan Hadiri Deklarasi Anis Matta, PKS Kurang Koordinasi