Wiranto: PTUN Harus Segera Selesaikan Sengketa Parpol yang Gagal Jadi Peserta Pemilu 2019

Image result for wiranto
Jakarta, SUMUTSATU.COM — Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) segera
menyelesaikan sengketa partai politik yang gagal menjadi peserta Pemilu 2019. Hal
itu ia sampaikan setelah mendengar penjelasan terkait proses penyelesaian
sengketa parpol dari Ketua Kamar Peradilan TUN.

“Jangan sampai nanti, tanpa ada sinkronisasi dan koordinasi masalah waktu,
bisa-bisa kelabakan nanti menyiapkan administrasi baru,” katanya di Kantor
Kemenko Polhukam, Selasa (27/3).

Diketahui ada tujuh parpol yang gagal lolos menjadi peserta pemilu yakni Partai
Idaman, Partai Indonesia Kerja, Partai Republik, Partai Pengusaha dan Pekerja
Indonesia, Partai Bhineka Indonesia, Partai Swara Rakyat Indonesia, dan Partai
Rakyat.

Tak hanya itu, Wiranto mengatakan jika proses sengketa parpol tidak segera
diselesaikan maka dikhawatirkan akan mengubah susunan parpol peserta pemilu.

Meski begitu, Wiranto menegaskan tidak akan mencampuri proses peradilan yang
sedang berjalan. Ia mengimbau agar ada koordinasi antara PTUN dengan pihak-pihak
penyelenggara pemilu agar nantinya tidak menganggu proses pemilu.

“Ini juga harus kita perbincangkan dengan pengadilan TUN, juga harus
dijelaskan bagaimana kira-kira yang akan dilakukan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wiranto juga menyampaikan perlu ada pemahaman yang sama terhadap
putusan PTUN dengan Kementerian Hukum dan HAM. Tujuannya agar tidak ada
perbedaan pemahaman terhadap sebuah keputusan.
“Karena
dua lembaga hukum inilah yang akan menangani beberapa persengketaan atau beberapa
gugatan,” tandasnya.[am]

Komentar Facebook

Baca juga:  Peremajaan Tanaman Kakao di Sumut Mendesak