KPU Bakal Buat Aturan Larangan Pencalonan Mantan Napi Korupsi di Pileg 2019

Image result for Komisioner KPU Hasyim Asyari
Jakarta, SUMUTSATU.COM —Komisi Pemilihan Umum
(KPU) mengusulkan aturan yang melarang para mantan narapidana korupsi maju
sebagai calon legislatif (caleg) dalam Pemilu 2019. Aturan ini akan masuk dalam
rancangan Peraturan KPU (PKPU) pencalonan Caleg Pemilu 2019.

Komisioner
KPU Hasyim Asyari mengatakan poin aturan tentang larangan ini tidak ada dalam
UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Namun, wacana larangan ini dianggap perlu dimasukkan
dalam PKPU pencalonan Caleg.

“Nanti
akan kita masukkan juga aturan yang sebenarnya di UU Pemilu tidak ada, terkait
mantan narapidana kasus korupsi dilarang nyaleg.
Kami akan masukkan di PKPU pencalonan caleg,” ujarnya di Kantor KPU,
Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/3).

Hasyim
menuturkan, KPU berpendapat jika tindak pidana korupsi mengandung unsur
penyalahgunaan wewenang.

“Koruptor
itu pasti menyalahgunakan wewenang, orang yang sudah menyalahgunakan wewenang
berarti sudah berkhianat kepada jabatannya, negaranya dan sumpah jabatannya.
Maka dia tidak layak menduduki jabatan politik/kenegaraan lagi,” tegasnya.

Lebih
lanjut Hasyim menuturkan jika usulan ini baru pertama kali dilakukan oleh KPU.
Jika usulan ini disetujui, maka larangan bagi mantan narapidana untuk mendaftar
sebagai caleg juga akan diterapkan untuk pertama kalinya. Adapun tujuan usulan
ini adalah mencari wakil rakyat yang bersih.

“Kalau
ada penolakan ini berarti termasuk bagian (pihak) yang tidak mau bersih. Dengan
adanya aturan ini, berarti partai politik (parpol) harus selektif memilih bakal
calegnya,” jelasnya.

Sebelumnya,
Ketua KPU Arief Budiman, mengatakan parpol harus hati-hati dalam memilih calon
legislatif (caleg). Pendaftaran caleg Pemilu 2019 dimulai pada Juli mendatang.

“Parpol
harus betul-betul hati-hati dalam memilih dan mencalonkan seseorang (untuk jadi
caleg) di seluruh jenis perwakilan, baik itu DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD
kabupaten/kota. Jangan sampai sudah dicalonkan, di tengah jalan malah nanti
ditangkap KPK, ” ujar Arief.

Lebih
lanjut Arief menjelaskan jika pendaftaran caleg Pemilu 2019 dimulai pada Juli
mendatang. Selanjutnya, pendaftaran capres-cawapres dilakukan Agustus. Namun,
penetapan caleg dan capres serta cawapres sama-sama dilakukan pada 20
September.

“Kampanye
untuk caleg dan capres juga dilaksanakan serentak pada 23 September 2018,”
ujarnya.[am]

Komentar Facebook

Baca juga:  PDI-P: Penambahan Kursi Pimpinan DPR dan MPR Kembalikan Esensi Demokrasi