KPU Rencanakan Aturan Pengeliminasian Caleg yang KDRT

Image result for Komisioner KPU Viryan
Jakarta, SUMUTSATU.COM — Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang mempertimbangkan
untuk mengeliminasi calon anggota legislatif (caleg) apabila ditetapkan sebagai
tersangka dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Komisioner KPU
Viryan mengatakan eliminasi dilakukan ketika sudah masuk dalam daftar calon
sementara yang dibuat KPU usai masa pendaftaran.
“Bagaimana
kalau dia juga menjadi tersangka terkait KDRT, itu masih dibahas,” ucapnya
di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (29/3).

Viryan mengatakan pihaknya tengah membahas kemungkinan aturan itu dimuat dalam
Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2019.
Hal itu akan dibahas dalam rapat pleno perancangan PKPU sebelum dibawa ke rapat
dengar pendapat dengan Komisi II DPR pekan depan.

Selain kasus KDRT, Viryan juga mengatakan KPU tengah mempertimbangkan untuk
mengeliminasi caleg dari daftar calon sementara jika ditetapkan sebagai
tersangka dugaan kasus kekerasan terhadap anak.

Viryan mengatakan ada yang mengusulkan aturan agar dimuat dalam PKPU pencalonan
anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2019. “Bagaimana kalau dia melakukan
tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak,” ucap Viryan.
Usul
lain yang juga mengemuka agar dimasukkan dalam PKPU, yakni apabila ada caleg
yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus yang sudah pernah dilakukan
sebelumnya. Seperti dua usul sebelumnya, KPU mempertimbangkan untuk
mengeliminasi caleg dari daftar calon sementara.

Baca juga:  Kapolda Sumut: Ujaran Kebencian Makin Marak Jelang Pilgubsu 2018

“Dia bisa diganti kalau melakukan tindak pidana hukum yang berulang. Masih
dibahas,” ujarnya.

Selain itu, Viryan juga mengatakan pihaknya tengah membahas mengenai mekanisme
penggantian caleg jika ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di tengah
rangkaian pelaksanaan Pemilu 2019.

Baca juga:  Satpam USU Pukuli Wartawan Saat Liput Demo Mahasiswa

Apabila aturan itu dimuat dalam rancangan PKPU, maka akan ada perbedaan
peraturan yang signifikan antara Pemilu 2019 dan Pilkada 2018.

Diketahui,
calon kepala daerah Pilkada 2018 tidak dapat mengundurkan diri atau diganti
oleh partai politik pengusung.

Meski begitu, Viryan mengatakan itu semua masih dalam pertimbangan dan masih
dibahas dalam rapat pleno. Dengan kata lain, belum tentu dimuat dalam rancangan
PKPU tentang pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD.[am]

Komentar Facebook