PAN Nilai Perppu Pergantian Calon Kepala Daerah yang Jadi Tersangka Tak Menyelesaikan Masalah

Image result for Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais
Jakarta, SUMUTSATU.COM — Partai Amanat
Nasional (
PAN) menilai
pembuatan Perppu pergantian calon kepala daerah yang menjadi tersangka tak akan
menyelesaikan masalah. Menurut PAN, biaya politik yang mahal adalah masalah
utama. Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais di Gedung DPR,
Senayan, Jakarta, Kamis (29/3).
“Sebenarnya
kalau problem mendasarnya tidak
diselesaikan nanti kalau jadi lantas malah tidak menjalankan good governance,
malah korupsi sebagainya. Mau ada Perppu pun kalau problem mendasarnya tidak diselesaikan nanti akan muncul
masalah-masalah yang sama. Mengatasi problem
mendasar politik biaya tinggi itu harus dibicarakan bersama,” katanya.
Hanafi
menyebut pernah ada semacam tawaran dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) agar
sebagian besar biaya politik ditanggung oleh negara. Tujuannya agar partai
politik transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan.
“Parpol
kan mau tidak mau akan diminta akuntabel dan transparan karena pakai uang
negara,” ujarnya.
Sebelumnya,
ada saran dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal Perppu
pergantian calon kepala daerah yang ditahan. Menurut KPK, Perppu dibutuhkan
karena penahanan sejumlah calon kepala daerah termasuk kondisi darurat.[am]

Komentar Facebook

Baca juga:  Moeldoko Pesan Agar TNI Tetap Netral Selama Pilkada