Perludem Setuju KPU Masukan Aturan Larangan Mantan Napi Maju di Pileg 2019

Image result for Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini
Jakarta, SUMUTSATU.COM — Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sepakat dengan rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melarang mantan narapidana
kasus korupsi maju menjadi anggota legislatif (caleg).Demikian disampaikan 
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, Jakarta, Jumat (30/3).
“Sebab para
mantan narapidana itu meski sudah menjalani hukumannya, tapi mereka terbukti
tidak mampu memegang amanat dan tanggung jawab sebagai pejabat publik dan
pembuat kebijakan yang mewakili kepentingan rakyat,” katanya seperti
dilansit Tempo.
Menurutnya, jika
partai politik (parpol) berkomitmen pada pemberantasan korupsi, sudah
sewajarnya sejak dari hulu rekrutmen calon legislatif, partai tidak akan
mengusung calon-calon yang sedang bermasalah hukum, baik sebagai tersangka,
terdakwa, terpidana, maupun mantan narapidana korupsi.
Menurut Titi, parpol
juga sebaiknya tidak mengambil resiko dengan memberi ruang bagi mereka untuk
mencalonkan lagi di pemilu dan pilkada.
Larangan itu
akan ditambahkan sebagai pasal baru dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang
pencalonan anggota legislatif dalam pemilu 2019. Selain untuk narapidana
korupsi, pencalonan terlarang bagi bekas narapidana perkara narkoba dan
pelecehan seksual.
Komisioner KPU
Hasyim Asyari mengatakan pertimbangannya karena korupsi merupakan tindakan yang
sudah pasti mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Artinya,
koruptor merupakan orang yang berkhianat dan tidak boleh menduduki jabatan
strategis.
Titi berharap KPU benar-benar berkomitmen terhadap gagasan
soal caleg ini. “Saya harap gagasan ini bukan cuma wacana musiman KPU
sekadar untuk mencari simpati publik. Tapi benar-benar jadi komitmen yang
diperjuangkan sungguh-sungguh untuk menjadi pengaturan dalam penyelenggaraan
pemilu dan pilkada kita,” tandasnya.[am]

Komentar Facebook

Baca juga:  Industri Dana Pensiun Minta Jaminan Pensiun Ditunda