Permohonan Justice Collaborator Setya Novanto Ditolak Jaksa KPK

Image result for setya novantoJakarta, SUMUTSATU.COM — Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak
permohonan justice collaborator yang
diajukan Setya Novanto. Namun, apabila Setya bisa memenuhi
persyaratan-persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, jaksa
penuntut umum akan mempertimbangkannya kembali.
“Terdakwa belum memenuhi kualifikasi sebagai justice collaborator (JC) sehingga penuntut umum
belum dapat menerima permohonan terdakwa,” ujar Jaksa Penuntut Umum Abdul
Basir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (29/3).
Basir menjelaskan dalam persidangan syarat yang mesti
dipenuhi untuk menjadi justice collaborator antara
lain memberikan keterangan signifikan mengenai kejahatan yang diperbuat dan
mengungkap pelaku lain yang lebih besar.
“Serta mengembalikan seluruh hasil
kejahatannya,” katanya.
Kendati belum ditetapkan sebagai justice collaborator, jaksa penuntut umum tetap
menggunakan pertimbangan komprehensif, termasuk hal-hal yang meringankan Setya,
dalam menentukan berat-ringannya tuntutan untuk Setya.
Setya sebelumnya mengajukan justice collaborator atau saksi yang bekerja sama
dengan penegak hukum untuk mengungkap kasus pada 10 Januari 2018. Firman
Wijaya, kuasa hukum Setya, mengatakan kliennya akan terus mengajukan diri
sebagai justice collaborator.
“Dalam
undang-undang, tidak ada batasan seseorang memberikan keterangan sebagai JC.
Beliau bisa beberapa kali mengajukan,” ujarnya.
Dalam sidang pembacaan tuntutan, Setya dituntut 16 tahun
penjara dan ditambah denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan karena
dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek kartu tanda
penduduk elektronik (e-KTP).
Dalam kasus ini, Setya dinilai menguntungkan diri sendiri
senilai US$ 7,3 juta dan menerima jam tangan Richard Mille senilai US$ 135 ribu
dolar dari proyek e-KTP. Setya pun dituntut
berdasarkan dakwaan kedua dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55
ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Selain itu,
jaksa KPK meminta Setya wajib membayar uang pengganti sesuai dengan uang yang
ia terima US$ 7,435 juta dikurangi Rp 5 miliar, seperti yang sudah dikembalikan
Setya. Uang pengganti itu harus dibayarkan kepada KPK selambat-lambatnya satu
bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.[am]

Komentar Facebook

Baca juga:  Pepeng Merupakan Kader PKS yang Kuat dan Tangguh