Kawal Pemilu dari Bawah

Image result for pemilu

MENJELANG Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, banyak kalangan baik partai politik, relawan dan simpatisan, maupun tokoh-tokoh perorangan mulai mendeklarasikan keikutsertaannya dalam kontestasi demokrasi akbar per lima tahun ini.

Oleh karena itu, tak dapat dimungkiri, aktor-aktor tersebut mulai gencar mencitrakan diri atau calonnya lewat kampanye-kampanye, tak sedikit juga yang mulai curi start. Metodenya bermacam, ada yang lewat jalur sah sesuai undang-undang seperti, tatap muka dan dialog, siaran pers di media massa, maupun lewat alat peraga kampanye (spanduk dan stiker).

Namun, tak jarang juga, kampanye dilakukan guna menjatuhkan lawan politik, caranya yaitu menggunakan kampanye hitam (Black Campaign) dan kampanye negatif (Negative Campaign).

Berkaitan dengan hal itu, Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Agung Suprio pernah menjelaskan perbedaan Black Campaign dan Negative Campaign. Menurutnya, kampanye negatif biasanya berisi pengungkapan fakta yang disampaikan secara jujur dan relevan menyangkut kekurangan suatu calon atau partai.

Sedangkan kampanye hitam berisi tuduhan dan cenderung merusak demokrasi. Kampanye hitam tidak sesuai dengan kenyataan atau mengada-ada. Isi kampanye cenderung mengandung fitnah dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya.

Keduanya bertujuan untuk menyerang atau menjatuhkan karakter dari lawan politik. Kampanye-kampanye inilah yang belakangan sering dijumpai di media massa maupun media sosial. Kampanye ini kerap menggunakan informasi atau berita hoaks. Hoaks menggunakan informasi palsu dan tidak benar sebagai sumber berita.

Hoaks bisa menjadi momok bagi berjalannya demokrasi di Indonesia. Tak sedikit masyarakat yang termakan oleh isu-isu nirfakta tersebut. Hal ini sedikit banyak diakibatkan oleh perkembangan sosial media, di mana ada bagian masyarakat yang masih belum bijak menggunakannya.

Beberapa waktu lalu, media sosial twitter sempat dihebohkan oleh foto yang menunjukkan DN Aidit sedang berpidato di Tahun 1955. Kemudian, ada oknum yang menuding dalam foto tersebut, terdapat Jokowi—atau ayahnya—sedang mendampingi DN Aidit. Oknum tersebut menuding Jokowi terkait dengan Partai  Komunis Indonesia (PKI). Hal tersebut jelas tidak benar.

Saat menghadiri kuliah umum di Malang, Jokowi sempat menangkis isu tersebut, ia sebut hal itu sudah kelewatan. Ia bilang pada saat foto itu diambil, Jokowi masih berumur 10 tahun. Jokowi mengatakan tidak tahu-menahu soal dirinya atau ayahnya yang berada di foto tersebut. Ia memilih tidak ambil pusing dan membesar-besarkan isu. Isu itu hanya kebohongan, ujarnya.

Beberapa media sosial penyebar hoaks, bahkan sudah gencar melakukan kampanye hitam sebelum rentetan gelaran pemilu diadakan. Isinya kebanyakan informasi bohong yang mengait-ngaitkan salah satu tokoh dengan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Terkadang berita hoaks juga terkesan maksa dan kelewatan, yang didukung dengan data, foto, maupun video yang terlalu dibuat-buat.

Hal tersebut membuat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto beberapa waktu lalu menyatakan pemerintah dan aparat kepolisian akan semakin aktif melacak sumber peredaran berita hoaks. Ia tak memungkiri persoalan ini sangat krusial dan akan berpotensi konflik selama pemilu jika tak diberantas.

Namun, jika dipertimbangan, solusi paling dekat untuk persoalan ini adalah dari masyarakat sendiri. Solusi bisa digali dari menumbuhkan kesadaran pada masyarakat akan perlunya menyelidiki sumber berita yang dibaca.

Masyarakat perlu menumbuhkan skeptisme dalam menerima informasi, serta mampu menganulir berita yang kebenarannya belum valid. Salah satu caranya adalah dengan menyelidiki sumber media serta kemungkinan afiliasi media tersebut terhadap objek yang diberitakan.

Pelajari profil media tersebut, masyarakat bisa menyelidiki siapa pemilik media, media tersebut berbadan hukum atau tidak, dan sudah sejak kapan media tersebut berdiri. Selain itu, masyarakat bisa mengecek apakah media-media tersebut diakui oleh dewan pers atau tidak. Tak ada salahnya juga masyarakat mencoba menganalisis agenda setting yang sedang dibangun oleh media tersebut lewat berita-beritanya.

Selanjutnya, masyarakat perlu memiliki kesadaran pentingnya peran mengawal pemilu agar tidak terjadi indikasi kecurangan atau malah jadi korban kecurangan dari helatan demokrasi ini sendiri. Sudah saatnya masyarakat berperan untuk mengembalikan tujuan sistem demokrasi Indonesia sesuai kodratnya—kedaulatan rakyat. Demokrasi sudah seharusnya menjadi perang gagasan serta visi dan misi calon wakil rakyat.

Maka dari itu, penting juga kritis terhadap calon atau partai yang ikut serta dalam pemilu. Kembali lagi, masyarakat harus bekerja ekstra untuk mengenal serta menyelidiki wakilnya di pemerintahan. Kenali gagasan, visi, misi dari calon dan partai. Perhatikan track record  dari wakil rakyat yang ingin Anda pilih.

Caranya cukup beragam, carilah situs-situs penyedia informasi yang kredibel dan terpercaya. Misalkan untuk melihat track record calon yang terkait kasus pidana korupsi, Anda dapat mencarinya di situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terlebih, beberapa waktu lalu, KPK sempat menjanjikan akan merilis nama-nama calon kepala daerah dan anggota legislatif yang terindikasi melakukan korupsi. Hal itu akan membantu masyarakat dalam menjaring calon-calon wakil rakyat yang amanah.

Untuk melihat visi dan misi parpol, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam situs resminya juga kerap mengeluarkan rilis yang isinya mengandung informasi terkait profil partai peserta pemilu. Selain itu, selama masa kampanye, juga tak ada salahnya menghadiri tatap muka dan dialog publik yang dibuat calon dan relawannya. Gali lebih dalam tentang gagasan politik dari calon tersebut.

Terakhir, jalan panjang yang harus ditempuh oleh demokrasi Indonesia untuk menumbuhkan kesadaran  masyarakat akan tujuan dan fungsinya. Adalah lewat pendidikan. Pendidikan adalah solusi untuk banyak hal. Pendidikan memang bukan solusi yang instan, namun lewat pendidikan pulalah kesadaran bisa secara alami tumbuh. Kesadaran yang diperlukan untuk menangkal hal-hal tidak jujur yang menjadi senjata kebodohan.[am]

Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara
Arman Maulana Manurung

Komentar Facebook

Baca juga:  JK: Sertifikat Tanah Gratis Jangan Digadaikan ke Rentenir