Doli Kurnia: Saya Pastikan Musda Golkar Sumut Sah

MEDAN – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung memastikan Musyawarah Daerah (Musda) X DPD Partai Golkar Sumut tidak menyalahi aturan atau melanggar AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) partai. Menurutnya, segala komponen untuk pelaksanaan Musda telah terpenuhi. Termasuk perihal mandat kepadanya dari Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk membuka Musda

Setiap Musda yang diberi mandat ada 9 sampai 10 orang. Menurutnya hal. Itu hanya soal teknis saja.

“Musda sudah harus dilaksanakan kemarin, karena ada rapat di Jakarta, atas izin Ketua Umum, Musda ini diundur jadi hari Senin 24 Februari. Tadi pagi saya datang ke sini semua peserta sudah hadir lengkap, ppak Aziz (Waketum DPP Partai Golkar, Azis Syamsuddin) rupaya ada tugas sampai siang ini, urusan Omnibus Law,” ujar Doli saat ditemui usai penutupan Musda X, di Hotel JW Marriott, Medan, (24/2/2020).

Baca juga:  Ihwan Ritonga : Medan Belum Cocok Buka Sekolah Lagi

“Karena peserta musda sudah lengkap dan komponen sudah terpenuhi maka Musda pun dimulai.

“Ada unsur DPP, ada unsur DPD provinsi, ada DPD kabupaten/kota, semua peserta Musda ini datang kepada saya sebagai Plt Ketua DPD Partai Golkar Sumut yang juga penanggungjawab Musda, Musda ini sudah tertunda satu hari jadi temen-temen tidak ada masah jadi ini soal teknis saja,” tegas Ketua Komisi II DPR RI itu.

Baca juga:  Pemko Medan Apreasiasi Gerakan Tanam Pohon PDI Perjuangan Sumut

Setiap penerima mandat, kata dia, berkewajiban untuk mensukseskan pelaksanaan Musda. Ia juga tidak yakin bakal ada musda tandingan.

“Orang Musda sudah selesai, Musda dari mana lagi. Saya kan Waketum. Semua hasil musda akan dilaporkan ke ketua umum atau DPP, nanti DPP akan verifikasi semua, bukan hanya Sumut. Saya kan juga di DPP. Saya pastikan musda sudah sesuai juklak, AD/ART,” jelasnya.

Di Petunjuk Pelaksana (Juklak) juga, lanjut dia, juga diatur tentang pendaftaran bakal calon. Bahkan, masa pendaftaran diperpanjang sehari.

Baca juga:  Kunjungi Kepala Staf Presiden, Rizal Ramli: Saya Mau Jadi Capres

“Semua unsur di AD/ART dan juklak sudah terpenuhi. Tidak ada pelanggaran Di DPP gak ada dualisme, satu Ketua Umum Airlangga Hartarto,” sebut Mantan Ketum DPP KNPI tersebut.

Doli juga menyindir Meutya Hafid yang kerap salah menyampaikan informasi. Menurutnya, Ketua Komisi I DPR RI mengurus bidang komunikasi.

“Kewenangan Musda ada di Korbid kepartaian, salah satunya bidang organisasi. Wakil Ketua DPP Golkar Bidang Organisasi Pak Zulfikar tadi juga hadir dan menutup Musda,” bilangnya. [Lulu]

Komentar Facebook