Silang Pendapat Musda Golkar Sumut, Andi Suhaimi Gagal Paham Soal Diskresi

Rantauprapat – Jelang Musda X Golkar Sumut untuk menentukan sosok Ketua DPD Golkar Sumut periode 2020-2025, tensi politik di internal Golkar Sumut berjalan panas. Salah satu hal yang menenggarai hal tersebut adalah surat diskresi untuk Musa Rajeckshah (Ijeck) dari DPP Partai Golkar.

Dalam surat yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Airlangga Hartarto tersebut, jelas disebutkan bahwa Ijeck diberikan persetujuan untuk maju sebagai Calon Ketua DPD Golkar Sumut. Sebab sebagaimana jamak diketahui, Ijeck bukan merupakan kader murni partai berlambang pohon beringin tersebut.

Namun kemudian, menurut sejumlah pihak, surat diskresi tersebut diterjemahkan sebagai dukungan langsung DPP Partai Golkar untuk memuluskan langkah Ijeck menduduki kursi nomor 1 Partai Golkar di Sumut. Termasuk oleh Ketua DPD Partai Golkar Lanbuhanbatu, Andi Suhaimi.

Baca juga:  Penyerahan LKPD Pemprov Sumut Diharapkan Bisa Lebih Cepat

Terkhusus untuk DPD Partai Golkar Labuhanbatu, situasi lebih panas dengan adanya silang pendapat antara Andi Suhaimi dengan Sekretarisnya Masri Salim Ritonga. Masri telah menegaskan bahwa pihaknya mendukung Yasir Ridho sebagai Ketua DPD Golkar Sumut, sedangkan Andi Suhaimi mendukung Ijeck dengan alasan surat diskresi adalah dukungan dari Airlangga Hartarto.

“Silang pendapat ini menunjukkan adanya masalah serius dalam komunikasi internal di DPD Golkar Labuhanbatu. Masalah komunikasi ini akan berefek bola salju, publik akan memandang bahwa Golkar di Labuhanbatu tidak solid dan krisis kepemimpinan,” kata Wakil Ketua DPD Golkar Labuhan Batu, Muhammad Riduan Dalimunthe saat diwawancarai.

Pria yang akrab disapa Riduan tersebut menjelaskan, kesalahan fatal ditunjukkan oleh Andi Suhaimi. Sekaliber Andi Suhaemi, seharusnya tidak lagi keliru dalam menerjemahkan surat dari DPP Partai Golkar.

Baca juga:  Terpilih Jadi Tuan Rumah PON 2024, Sihar Dorong Pembangunan Sumut

“Beliau berada di puncak struktur partai di daerah, seharusnya tidak boleh lagi salah dalam menafsirkan surat-surat yang datang dari DPP. Apalagi surat tersebut secara tegas menyebutkan bahwa DPP memberi persetujuan kepada Ijeck untuk mengikuti kontestasi di Musda X Golkar Sumut, bukan sebagai veto agar Ijeck harus menjadi Ketua Golkar Sumut,” jelasnya.

“Bahkan pada surat diskresi tersebut di poin 2 ayat a dan b sangat jelas isinya, yaitu pak Ijek harus mentaati semua aturan tata tertib yang disepakati di forum Musda Partai Golkar Sumut, khususnya terkait penjaringan dan kelengkapan administrasi pencalonan,” jelasnya menambahkan.

Riduan juga menyampaikan soal pemilihan ketua dalam forum Musda Golkar Sumut Ketua Umum menyerahkan sepenuhnya kepada peserta sebagai pemegang hak suara yang sah.

Baca juga:  Resmi, Partai Demokrat Dukung Eramas

“Perintah DPP sudah sangat terang dan jelas, jadi gak usahlah mau diburam-buramkan lagi,” kata Riduan.

Riduan turut menghimbau pihak Andi Suhaimi agar kembali belajar tentang politik dan administrasi-administrasi berkaitan. Jika tidak menjadikan kekeliruan tersebut sebagai pembelajaran, maka sebaiknya Andi Suhaimi mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPD Golkar Labuhanbatu.

“Ya belajar lagi lah, jangan sekelas ketua partai salah menafsirkan surat dari DPP. Saya sebagai kader Golkar ikut malu. Kita menghormati surat diskresi tersebut merupakan bagian dari kebaikan Ketum DPP untuk Ijeck agar dapat mencalonkan diri di Musda,” tandasnya.(Ari)

Komentar Facebook