Terkait Lonjakan Tagihan Listrik, BEM UMN : Penegak Hukum Harus Usut PLN Sumut

Medan –

Meningkatnya tagihan listrik di wilayah Provinsi Sumatera Utara semakin menambah derita rakyat di tengah pandemi Covid-19.

Tagihan yang melonjak tiba – tiba mengakibatkan masyarakat mengeluh dan mempertanyakan tagihan yang begitu besar.
Pandemi covid – 19 di Indonesia yang telah terjadi dari bulan Februari sampai dengan bulan juli sekarang telah mengakibatkan semua sektor terkena dampaknya, dan yang palibg dirasakan adalah persoalan perekonomian masyarakat.

Baca juga:  Serahkan APD Ke Rumah Sakit GL. Tobing, SDGs Sumut Sampaikan Semoga Membantu Tenaga Medis Covid-19.

Dengan penerapan peraturan Physical Distansing dan New Normal membuat sektor – sektor industri dan pusat perbelanjaan menutup dan memberhentikan pekerja nya.

Dampaknya adalah banyak masyarakat yang terkena PHK dan dirumahkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja.

Ketua BEM UMN, Ridho Alamsyah mengatakan seharusnya PLN mengerti dengan kondisi masyarakat yang perekonomian nya sulit selama masa pandemi covid-19 karena tidak bisa bekerja dan tidak memiliki pemasukan keuangan yang tetap.

Baca juga:  Angka Kesembuhan Covid-19 Terus Naik, Sumut Masuk Zona Orange

Juga ditambah dengan adanya aduan masyarakat dan juga heboh di media sosial tentang tagihan listrik rumah yang tidak di tempati alias kosong di daerah Kec. Medan Amplas, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

“Kebijakan sepihak PT. PLN Persero dengan tagihan listrik ini sangat bertentangan dan melanggar Undang – undang No. 8 Thn 1999.

Baca juga:  Milenial Sumut Sepakat Turun Tangan Cegah Penyebaran Covid-19

Selain itu, Ridho Alamsyah juga meminta kepada penegak hukum ( Polri, Kejaksaan, dan BPK ) untuk secepatnya turun untuk mengaudit dan memeriksa pengelolaan keuangan yang diduga telah disalahgunakan anggaran nya di PT PLN (Persero) Wilayah Sumut.”Tegasnya.(Ari)

Komentar Facebook