Menuju Pikada Tanjungbalai, Konflik Horizontal Harus Selesai

Medan – Tak lama lagi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak dibeberapa daerah Sumatera Utara akan digelar, termasuk Kota Tanjungbalai. Pesta Demokrasi tersebut akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang.

Masih melekat dipikiran kita konflik pembakaran Vihara di Kota Tanjungbalai pada tahun 2016 lalu. Pemicu konflik dan berujung pada pembakaran itu karena adanya protes dari warga keturunan Tionghoa Meliana (Budha) yang menegur takmir mesjid untuk mengecilkan volume suara adzan.

Menanggapi hal tersebut, pendiri Unity Institute Wahyu Panjaitan mengatakan bahwa kejadian tersebut harus menjadi perhatian dan pencegahan secara serius oleh Kepala Daerah yang terpilih pada Pilkada Desember 2020 nanti.

“Peran penting Kepala Daerah sebagai pemangku kekuasaan dalam merajut kerukunan ummat beragama dan pencegahan konflik horizontal di Tanjungbalai sangatlah besar, ini harus menjadi tugas besar Kepala Daerah yang akan terpilih pada pilkada Desember 2020 mendatang,”katanya kepada Sumutsatu, Jum’at (17/07/2020).

Lebih lanjut, Putra Asli Kota Tanjungbalai ini juga menjelaskan bahwa Konflik yang terjadi beberapa tahun lalu bukan hanya sekedar alasan ekonomi atau kepemilikan alat produksi, namun konflik tersebut juga terjadi karena aspek konsumsi, life style, status dan juga keagamaan (religiusitas).

Baca juga:  Unggul 65 Suara Data C1 di Pilkada Labuhanbatu, Tim Erik: Kawal Total Kemenangan

“Ada banyak faktor pendorong terjadinya konflik di Tanjungbalai, ekonomi, life style, status dan keagamaan. Faktor keagamaan adalah salah satu masalah sosial terbesar di Tanjungbalai, sebab kejadian seperti ini sudah terjadi berulang kali. Ini mengganggu stabilitas keamanan, hubungan masyarakat Tanjungbalai serta menghambat kemajuan daerah,”jelasnya pendiri Organisasi Persatuan ini.

Menutnya faktor demikian harus diperkecil dengan aktivitas-aktivitas sosial yang melibatkan semua suku, ras dan agama. Karena ia menilai, konflik antar agama di Tanjungbalai Sumatera Utara tahun 2016 lalu adalah sebuah representasi toleransi beragama mengalami deskalasi.

“Kejadian tersebut menunjukkan bahwa toleransi beragama sudah mengalami deskalasi atau menurunnya aktivitas yang berorientasi sosial. Perkuat aktivitas sosial yang mampu mengikat persaudaraan dan kerukunan, sehingga masyarakat memiliki rasa saling memiliki, sepenananggungan dan menghormati,”katanya.

Dijelaskannya, keragaman suku, agama, ras dan budaya adalah sebuah keniscayaan yang dimiliki bangsa Indonesia terkhusus Kota Tanjungbalai sehingga menjadi simbol bahwa Indonesia, termasuk Kota Tanjungbalai adalah bangsa majemuk yang unggul dibandingkan dengan negara atau daerah lain. Ia mengatakan hal demikian harus dirawat demi untuk kemajuan daerah.

Baca juga:  Waketum Gerindra: Prabowo Bersedia Maju Kalau Wakilnya Generasi Milenial

“Bila dilihat dari kemajemukan, Tanjungbalai adalah kota yang unggul dibanding yang lain, miniatur Indonesia soal kemajemukan ada dikota Tanjungbalai. semua agama dan berbagai suku ada di Tanjungbalai, itu harus dijaga dan dirawat demi kemajuan kota, kekompakan adalah kunci utama dalam kemajuan daerah, masyarakat Tanjungbalai harus kolektif, tak boleh lagi ada konflik horizontal,”jelasnya.

Menurutnya, selain Kepala Daerah (Walikota) peran penting Polisi Resort Tanjungbalai sebagai pemegang otoritas keamanan perlu menganalisa secara komprehensif supaya dapat meningkatkan peran dan tanggung jawabnya untuk mengintervensi konflik ditanjungbalai sehingga dapat dicegah dan ditangani dengan baik.

“Pihak Polres dan pihak-pihak kemanan dikota Tanjungbalai harus terus aktif menggaungkan kerukunan, toleransi dan kekompakan, jangan beri ruang intoleransi dikota beradat dan berbudaya itu, Tanjungbalai adalah aset besar Indonesia, keragaman harus memproduksi perdamaian dan merawat kebudayaan bukan malah menghasilkan konflik yang dapat membiaskan secara maknawi prinsip Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara,”ujarnya.

Baca juga:  PPK Medan Deli Perkuat Sinergitas dengan Camat

Terakhir Wahyu juga sebut keterlibatan pemuka agama, aktivis sosial dan pemuda Tanjungbalai juga harus aktif dalam mengkampanyekan perdamaian dan kerukunan, sebab ia menilai pencegahan dan penyelesaian konflik horizontal yang terjadi pada maayarakat harus diselesaikan oleh kelompok grassroots (akar rumput) itu sendiri serta mengutamakan kearifan lokal masyarakat.

“Libatkan grassroots (Akar rumput) dalam konflik horizontal masyarakat, sebab menyelesaikan konflik horizontal masyarakat lebih efektif dilakukan oleh masyarakat atau kelompok akar rumput itu sendiri, maka harus diperkuat peran pemuka agama, aktivis sosial dan juga pemudanya, bekali ilmu dan akhlak yang baik serta kedepankan kearifan lokal, karena kearifan lokal itu menyediakan adanya aspek kohesif berupa elemen perekat lintas agama, lintas warga dan kepercaayaan,”tandasnya.(Ari)

Komentar Facebook