BREAKING NEWS: KPK Kembali Tahan 11 Anggota DPRD Sumut, Kasus Suap Eks Gubsu

11 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jakarta – KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Kembali Menahan 11 mantan dan anggota aktif DPRD Sumut. Penahanan terkait kelanjutan kasus suap Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, terhitung sejak hari ini, Rabu (22/7/2020).

“Setelah melakukan proses penyidikan, KPK menahan 11 orang anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan atau 2014-2019,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/7/2020).

Ke-11 orang tersangka tersebut adalah  SH, R, SHI, ID, MA, IB, RN, LS, JS, JH dan RPH. Untuk pemeriksaan lanjutan, mereka akan ditahan hingga 10 Agustus 2020 di dua Rumah Tahanan (Rutan) berbeda.

Baca juga:  Gugus Tugas Covid-19 Semprot Disinfektan di Wilayah Zona Merah

“Tersangka SH, R, SHI, ID, MA, IB, ditahan di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih KPK. Sementara tersangka RN, LS, JS, JH, RPH, ditahan di Rutan Cabang KPK di Rutan Pomdam Jaya Guntur,” urai Ghufron.

Sebelumnya, KPK kembali menetapkan 14 orang tersangka suap mantan Gubernur Sumut Gatot, pada Kamis (20/1/2020).

“Ada 14 tersangka yang ditetapkan KPK,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2020).

 

Berikut ini adalah nama tersangka 14 yang ditetapkan KPK:

1. Sudirman Halawa

2. Rahmad Pardamean Hasibuan

3. Nurhasanah

4. Megalia Agustina

Baca juga:  Tanggapi Keluhan Warga Di Medsos, Satnarkoba Polres Labuhanbatu Gulung BD Sabu

5. Ida Budiningsih

6. Ahmad Hosein Hutagalung

7. Syamsul Hilal

8. Robert Nainggolan

9. Ramli

10. Mulyani

11. Layani Sinukaban

12. Japorman Saragih

13. Jamaluddin Hasibuan

14. Irwansyah Damanik

Para tersangka ini diduga menerima suap dari Gatot selaku Gubernur Sumut ketika itu terkait fungsi dan kewenangan mereka sebagai anggota DPRD Sumut.

Suap berbentuk uang diterima para tersangka terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014 dan persetujuan perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014.

Selain itu, para legislator ini juga diduga menerima suap terkait pengesahan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 dan 2015 serta penolakan penggunaan Hak Interpelasi oleh DPRD Sumatera Utara pada 2015.

Baca juga:  Ops Antik Toba 2021, Sebanyak 126 Kasus Berhasil Diungkap Polres Labuhanbatu

Para tersangka dikenakan pelanggaran Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Total 60 eks anggota DPRD Sumut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Para tersangka diduga menerima suap senilai Rp 300-350 juta per orang. (Ari)

Komentar Facebook