Kabag Hukum: Dishub Harus Ajukan ke DPRD Perda Untuk Larangan Truk Masuk Kota

Teks Foto: Truk Bertonase Tinggi Bebas Masuk Kota Rantauprapat

RANTAUPRAPAT–Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkab Labuhanbatu Khairul Fahmi kepada wartawan mengatakan bahwa tidak ada Perbup maupun Perda tentang larangan truk masuk kota Rantauprapat, Hal ini menjadi pemicu kenapa sampai saat ini truk yang melebihi tonase bebas keluar masuk kota. Sehingga, sangat berdampak buruk bagi masyarakat pengguna jalan yang lain.

 

 

“Tidak ada Perbup maupun Perda yang mengatur larangan truk masuk kota,”ucapnya saat ditemui diruang kerjanya Jumat (26/02/2021).

 

Baca juga:  Edy Rahmayadi Sambut Baik Tawaran MoU Komnas HAM RI

 

Kalau sudah seperti ini jadinya. Jelas Fahmi, pihak Dinas terkait seharusnya berkoordinasi dengan DPRD Labuhanbatu untuk mengajukan Perbup atau Perda tentang larangan truk masuk kota sesuai mekanisme yang ada.

 

 

“Kalau sudah seperti ini situasinya, seharusnya pihak Dishub mengajukan Perbup maupun Perda tentang larangan truk masuk kota, dan sesuai dengan mekanisme yang ada, kalau selesai kita bisa menerapkan itu,”jelasnya.

 

Baca juga:  Edy Rahmayadi Serukan Keterlibatan Pemkab/Pemko, Industri dan Masyarakat

 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Labuhanbatu Abdul Karim Hasibuan mengatakan akan terus mendesak Dishub untuk segera mengajukan Perda. Namun, jika Perda nya memang ada, kita harusnya merevisi kembali Perda lama agar truk bertonase tinggi dilarang masuk kota.

 

 

“Nanti kita cek Perda nya, kalau memang harus direvisi, kita akan merevisi itu, karena truk akan kita larang untuk masuk kedalam kota Rantauprapat,”katanya.

 

Baca juga:  Kepala Kejati Sumut Ajak KNPI Kawal Pembangunan

 

Bahkan, Karim mengatakan pihak Dishub jangan hanya menguntungkan pengusaha saja tanpa memikirkan dampak terhadap masyarakat.

 

“Ini aspirasi masyarakat, karena mereka sudah resah dibuat truk-truk itu, untuk itu kita akan melarang truk masuk kota Rantauprapat,”katanya.(anditan)

Komentar Facebook