Samsir Pohan: Rapat Pleno II DPD KNPI Sumut Seperti Rapat Liar

Ketua DPD KNPI Sumatera Utara

MEDAN–Samsir Pohan menolak hasil keputusan Rapat Pleno II DPD KNPI Provinsi Sumatera Utara yang memecatnya dari jabatan Ketua Organisasi Kepemudaan itu.Ia menegaskan, bahwa dirinya masih tetap menjabat sebagai ketua yang sah.

 

Samsir Pohan menilai, rapat pleno itu inkonstitusional tidak ubahnya seperti rapat liar, yang hanya kumpul-kumpul belasan orang. Sementara pengurus DPD KNPI Sumut ada 200-an orang.

 

“Itu inkonstitusional (ilegal),” tegas Samsir Pohan menjawab konfirmasi wartawan pada Senin (15/03/2021) malam.

 

Baca juga:  Menyikapi Pandemi Global Covid-19, MTQ ke-37 Tingkat Sumatera Utara Ditunda

Sebelumnya, digelar Rapat Pleno II DPD KNPI Sumut “Energy of Harmony” oleh sejumlah pengurus di Hotel Grand Kanaya, Jalan Darussalam Medan, Hotel Senin (15/03/2021) sore. Antara lain hasil keputusan rapat pleno, yakni memecat Samsir Pohan dari jabatan Ketua DPD KNPI Sumut karena dinilai tidak sejalan dengan keinginan DPP KNPI yang sepakat islah dengan kubu DPP KNPI lainnya serta sudah bersepakat melaksanakan Kongres Bersama.

 

“Soal isu bahwa saya tidak mendukung penyatuan KNPI itu tidak benar. Selama ini, kami menganggap tidak ada perpecahan di tubuh KNPI. Fakta membuktikan bahwa Haris Pertama sebagai Ketua Umum DPP KNPI yang sah,”ucap Samsir.

 

Baca juga:  Truk Pembawa Escavator Timpa Pekerja, 2 Tewas 5 Luka

Ia mengatakan, bahwa ada oknum-oknum yang mengatasnamakan DPP KNPI. Menurut Samsir, hal itulah yang kemudian ditangkap publik sebagai perpecahan.

 

“Ada keinginan Haris Pertama untuk merangkul semua elemen pemuda. Posisi saya adalah mendukung kebijakan tersebut,”ujarnya.

 

Lebih lanjut, Samsir Pohan mengatakan niat baik haruslah dilakukan dengan cara-cara yang baik. 

 

Baca juga:  Pelaku Kerajinan Diajak Manfaatkan Platform Digital agar Tetap Produktif

“Saya bersama pengurus lainnya sedang berpikir untuk memberikan sanksi organisasi terhadap tindakan ilegal tersebut,”tegasnya.

 

Disinggung apakah rapat pleno II itu akan dipersoalkannya secara hukum, Samsir tidak mengiyakannya. Namun akan dibawa ke DPP KNPI.

 

 “Mereka itu kawan-saya, tidak pernah terpikir untuk membawanya ke ranah hukum. Kalau ke DPP, tentulah,” sebut Samsir.(Tim)

Komentar Facebook