Bupati Nias Utara Hadiri Rakor Evaluasi PPKM dan Penyerapan Anggaran Covid-19 se Sumatera Utara

Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu saat menghadiri Rakor PPKM bersama Kepala Daerah Se-Sumatera Utara. (net)

MEDAN- Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu bersama Kepala Daerah Se-Sumatera Utara menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Evaluasi PPKM dan Penyerapan anggaran penanganan Covid-19 se-Sumatera Utara, Senin (27/09/2021).

Kegiatan yang bertempat di Hotel Grand Aston Jalan Balai Kota Medan itu dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Kajatisu IBN Wiswantanu, SH, MH, Panglima Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan Mayjen TNI Hassanudin, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara, Kepala BPKP Provinsi Sumatera Utara, Kapolres serta Dandim, se-Sumatera Utara

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi pada kesempatan tersebut berpesan kepada para kepala daerah untuk tidak ragu dalam merealisasikan anggaran.

Percepatan realisasi anggaran, sebut Gubsu akan mendorong pertumbuhan ekonomi Sumut usai terhantam pandemi Covid-19.

“Tahun anggaran ini tersisa kurang lebih tiga bulan lagi, jangan ragu merealisasikan anggaran tetapi tepat dan benar. Di sini ini kita berdiskusi dengan Kejatisu, Kapolda, BPK dan BPKP jadi tidak ada lagi alasan takut,” kata Gubernur Edy Rahmayadi.

Baca juga:  Angka Kesembuhan Covid-19 Terus Naik, Sumut Masuk Zona Orange

Rakor tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Edy Rahmayadi yang ditandai dengan pemukulan gong. Kemudian dilanjutkan diskusi dengan narasumber Gubernur Sumut, Kapolda Sumut Irjen Pol R.Z Panca Putra, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut IBN Wiswantanu, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan, dan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut Kwinhatmaka.

Gubsu, Edy Rahmayadi menjelaskan terkait lambatnya serapan anggaran terjadi karena beberapa faktor seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang mumpuni, takut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan faktor alam. Selain karena faktor alam, dia berharap tidak terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun (SILPA).

Baca juga:  Musa Rajekshah Tekankan Pentingnya Sinergi dan Sinkronisasi Data Covid-19

“Kelola keuangan yang baik berarti tidak ada SILPA, selain karena faktor alam yang seperti bencana atau yang lainnya sehingga program itu tidak bisa dijalankan. Kalau karena SDM dan keragu-raguan itu bisa diatasi, karena itulah kita berkumpul di sini,” ujar Edy Rahmayadi.

Terkait keragu-raguan pengelolaan anggaran Edy menyebutkan agar Kepala Daerah jangan takut.

“Ini yang pengelola anggaran banyak takut dan ragu. Seperti kata Kapolda dan Kejatisu bila tidak ada kesengajaan dan kelalaian dalam menggunakan anggaran ini maka tidak ada yang perlu ditakutkan,” jelas Gubernur Sumut.

Kapolda Sumut Irjen Pol. R.Z Panca Putra Simanjuntak menegaskan telah memerintahkan kepada jajaran bawahannya untuk mendampingi kepala daerah dalam merealisasikan anggarannya. Dengan begitu diharapkan terhindar dari tindakan KKN.

Baca juga:  Gubernur Bahas Kesiapan Tenaga Medis dengan Pimpinan RS se-Sumut

Dalam kesempatan yang sama, pihak kepolisian dalam hal ini Polda Sumut menurut Kapoldasu, Panca Putra, tidak akan langsung melakukan penangkapan. Karena ada tahapan seperti upaya awal, upaya preventif, memberi warning, evaluasi kemudian penegakan hukum.

“Sudah saya sampaikan kepada bawahan saya jangan menakuti-nakuti, dampingi. Kalau ada yang main-main boleh disampaikan kepada saya. Ini demi kemajuan perekonomian Sumut, demi kesejahteraan rakyat. Kita juga dalam bertindak tidak mungkin langsung tangkap ada upaya-upaya yang dilakukan sebelumnya,” tegas Panca.

Sementara itu, Bupati Nias Utara dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mengikuti perkembangan dan tetap mengikuti arahan Gubernur dan pihak terkait lainnya.

“Kita dalam posisi mengikuti arahan dan prosedur yang sudah ditetapkan. Pada prinsipnya kami taat azas,” demikian Amizaro. (RED)

Komentar Facebook