Kejatisu Diminta Segera Sidangkan Dugaan Mafia Tanah di Samosir

Samosir- Ditundanya penanganan perkara pidana yang sudah dilimpahkan oleh penyidik Kepolisian Polda Sumatra Utara (Poldasu) pada 14 Agustus 2021 kepada Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara (Kejatisu), mengejutkan para korban penyerobotan lahan. Pasalnya, penundaan itu membuat para tersangka dugaan mafia tanah PS dan KS warga Kabupaten Samosir bebas berkeliaran.

Jons Arifin Turnip melalui kuasa hukumnya, Beltsazar NS Panjaitan,S.H. Senin (1/11/2021), salah satu dari sekian banyak korban penyerobotan lahan, menyatakan, pihaknya melayangkan surat resmi tanggal 29 Oktober 2021 dengan No. 34/BNSP/S/X/2021 dari kantor hukum Beltsazar Panjaitan kepada Kejatisu.

Dalam surat itu dilampirkan banyaknya kekeliruan penafsiran yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi yang mengakibatkan perkara yang sudah tiga tahun ini bergulir ini tidak kunjung disidangkan.

Baca juga:  Diduga Lakukan Penggelapan, Oknum Pimpinan BRI Cabang Rantauprapat di Polisikan

“Hukum itu untuk mendapatkan keadilan. Dan, hukum itu harus memandang sama setiap warga negara. Kepolisian sendiri menetapkan PS dan KS sebagai tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 263, Pasal 266 hingga Pasal 372. Namun, sampai saat ini Kejaksaan masih menunda perkara tersebut dengan alasan masih ada sengketa keperdataan yang mana klien kami tidak pernah berperkara secara perdata dengan para tersangka,” kata Beltsazar Panjaitan.

Kedua tersangka PS dan KS diduga melakukan serangkaian perbuatan pidana pemalsuan atas surat kepemilikan tanah yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir.

Baca juga:  Bandar Sabu Labusel Dibekuk, 1KG Sabu Disita

“Sehingga kami duga melibatkan oknum oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaaten Samosir karena para tersangka kami duga memanfaatkan program Presiden dalam hal pendaftaran hak melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sehingga para korban seolah tak berdaya tanahnya diserobot dan hanya berharap adanya perhatian dan keadilan dari aparat penegak hukum,” katanya.

Bahkan, bukti atas pemalsuan surat dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh PS dan KS sudah dilampirkan dengan lengkap dalam surat. Sehingga berdasarkan seluruh alat bukti yang ada  Kepolisian Daerah Sumatra Utara melimpahkan berkas perkara trsebut ke Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara pada tanggal 12 April 2021.

Lebih lanjut, Panjaitan menjelaskan sudah berkordinasi dengan penyidik Kepolisian Polda Sumatra Utara yang menangani perkara pidana ini.

Baca juga:  Informasi Buat Pemuda Tanjungbalai, Berikut Silsilah KNPI Yang Benar

Sementara itu, Sekretaris Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LKKP) Keadilan, Achmad Riza Siregar mengatakan, Kejaksaan sejatinya harus memberikan kepastian hukum bagi setiap masyarakat Indonesia yang sedang menjalani proses hukum.

“Presiden RI Bapak Jokowi harus memanggil Kejagung dan mengevaluasi kinerja Kejatisu, sebab perkara Pidana yang sudah dilimpahkan oleh Kepolisian Polda Sumatera Utara tidak dilanjutkan ke Pengadilan oleh penyidik Kejaksaan, ada apa gerangan,” kata Achmad Riza.

Sementara itu, belum lama, saat dikonfirmasi Kasi Penkum Kejati Sumut Yos Arnold Tarigan segera mengeceknya. (Rel)

Komentar Facebook