Independensi Fraksi KAHMI: Catatan Tentang Keterwakilan dan Kepentingan Pilpres

Oleh: Samsir Pohan

 

Dalam perjalanan Selasa 29 November dari Palu menuju Jakarta via penerbangan salah satu maskapai swasta sepulang dari agenda Munas XI KAHMI 23-28 November 2022, saya menulis catatan kecil terkait hasil amatan dan diskusi. Ya, tentang independensi KAHMI yang sempat diperbincangkan di dalam dan di luar KAHMI. Tentang suksesi Munas KAHMI hubungannya dengan agenda politik 2024.

Musyawarah Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Munas KAHMI) baru saja digelar di Kota Palu Sulawesi Tengah. Perhelatan nasional yang berlangsung tanggal 23 sampai 27 November 2022 itu bertujuan untuk evaluasi, proyeksi dan regenerasi. Evaluasi program selama lima tahun periode 2017-2022 dan proyeksi agenda 2022-2027. Tentu tak kalah penting regenerasi kepemimpinan; suksesi pimpinan KAHMI. Menurut amatan dan pengalaman, semakin ke sini penyelenggaraan Munas KAHMI semakin baik.

Voting elektronik (electronic voting) atau jamak disebut e-voting membuktikan bahwa KAHMI semakin adaptif terhadap kemajuan zaman. Metode itu berhasil lancar tanpa kendala. Dalam waktu tak sampai dua menit, hasil voting sudah terpampang di layar.

Hasil voting diterima peserta tanpa ragu. Hanya ada dua hal yang menjadi catatan berdasarkan pandangan peserta; soal tidak adanya keterwakilan perempuan yang terpilih dari sembilan nama dan tujuh nama presidium KAHMI terpilih berlatarbelakang politisi. Dua lagi non-partai politik. Mereka itu; Ahmad Doli Kurnia (Golkar), Ahmad Yohan (PAN), Heman Khaeron (Demokrat), Saan Mutofa (NasDem) , M. Rifkinizamy Karsayuda (PDIP), Abdullah Puteh (non-paryai), Romo H.R.M Syafi’i (Gerindra), Zulfikar Arse Sadikin (Golkar) dan Sutomo (pengusaha). Masing-masing urutan mulai dari suara terbanyak.

Hanya dua keresahan itu. Soal absennya perempuan yang terpilih dan dominasi politisi. Tawaran solusi untuk persoalan itu saya dapat dari Ridwan Laode Bona, seorang alumni HMI asal cabang Malang, mantan PB HMI tahun 2008-2010. Idenya, mesti ada tiga surat suara. Tiga klaster pilihan; klaster politisi, klaster profesional dan klaster pengusaha. Jadi majelis daerah dan wilayah selaku voter akan disuguhkan tiga surat suara. Masing-masing klaster tiga atau lima nama yang akan dipilih. Harapannya, sembilan atau lima belas presidium KAHMI itu mewakili semua unsur latar belakang berbeda. Politisi, profesional dan pengusaha.

Baca juga:  Bursa Ketum PSSI: La Nyalla No, Erick Yes

Klaster politisi ini diharapkan menjadi garda terdepan untuk menjaga agenda ke-Islaman dan ke-Indonesiaan secara politik. Klaster profesional semisal akademisi, birokrat, dokter, pengacara dan sejenisnya untuk memimpin bakti alumni HMI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Klaster pengusaha tak kalah penting. Kemandirian alumni HMI di bidang ekonomi dapat ditopang melalui gerakan entrepreneur, pun juga menjadi mitra pembangunan pemerintah di sektor swasta.

Soal keterwakilan perempuan, ini sebaiknya dibahas dalam rembug-rembug luar forum. Tidak bisa juga serta merta perempuan diberi “privilege” tanpa tanding demokratis. Alumni HMI-wati juga terlatih untuk berkontestasi dan tidak akan terima hanya diberi slot tanpa musyawarah dan pemilihan.

Agaknya ide Ridwan Laode Bona bisa menjawab resah peserta Kongres Palu. Ini masukan buat Bang Ahmad Doli Kurnia beserta delapan presidium lain untuk Munas 2027 mendatang.

Apa keresahan yang lebih meresahkan? Ya, soal KAHMI dan Pilpres 2024. Di sini yang alot. Terlalu banyak kecurigaan yang mencuat.

Pertama soal Presiden Jokowi yang tidak jadi hadir membuka Munas KAHMI. Beliau akhirnya diwakili Wapres Ma’ruf Amin. Sebagian menduga disebabkan karena kehadiran Anies Baswedan, sebagian menilai itu sesuatu hal yang biasa saja. Wajar warga organisasi kemasyarakatan akan merasa tersanjung jika Presiden hadir seperti Munas sebelumnya di Medan. Lepas dari ragam orientasi politik KAHMI yang memang beragam.

Baca juga:  Diganti dari Wakil Ketua DPRD Sumut, Yasir Ridho: Innalillahi, Alhamdulillah

Hal yang wajar jika dalam Munas KAHMI, Anies Baswedan disambut dengan gembira dan lebih riuh oleh sesama alumni HMI. Tidak perlu ditafsir-tafsir. KAHMI ingin menduduki posisi Presiden setelah terakhir pernah Jusuf Kalla sebagai Wapres itu hal lumrah. Apa yang disampaikan kakanda JK pada pidatonya dalam Munas KAHMI itu sudah tepat. Memotifasi keluarga besarnya untuk bisa lebih hebat darinya. Agar dapat mengabdi untuk negeri.

Banyak pihak luar tidak memahami bahwa independensi organisatoris tidak memungkinkan KAHMI untuk dikooptasi dan digeret untuk kepentingan politik manapun. KAHMI akan selalu menjaga jarak yang sama dengan kepentingan manapun. Baik itu secara ekstern apalagi intern. Faktanya bahwa tujuh dari sembilan presdium KAHMI terpilih kemarin itu berasal dari enam Partai berbeda; Golkar, PAN, Demokrat, NasDem, PDIP dan Gerindra.

Nah, tudingan atas kecenderungan KAHMI secara lembaga terhadap bakal capres tertentu terbantahkan. Toh selain Anies, Prabowo juga yang kabarnya akan “nyapres” juga hadir sebagai narasumber seminar. Sama porsinya dengan Anies. Bedanya Prabowo sebagai menteri, Anies sebagai alumni dan tokoh KAHMI yang juga akademisi.

Jika kita urai lagi, presidium perwakilan partai di KIB (baca: Golkar, PAN) yang juga mempersiapkan Ganjar Pranowo, Airlangga Hartarto atau nama lain juga ada di presidium. Begitu juga bacapres Puan Maharani, ada satu presidium KAHMI yang dari PDIP.

Ini kebetulan yang baik. KAHMI terjaga. Semua perwakilan ada. Ya, inilah “Fraksi KAHMI” yang disinggung Prabowo itu dalam ceramahnya kemarin. Soal PPP dan partai lain tidak ada perwakilannya, karena memang tidak mencalonkan diri saja. Munas sebelumnya, kader HMI di PPP ada yang mencalonkan diri; Fadly Nurzal.

Baca juga:  KPU dan JMSI Teken MoU Penyebaran Informasi Pemilu

Sebagian tidak menerima istilah kebetulan”, tapi takdir. Apapun itu, ini cara Tuhan menjaga dan mengingatkan KAHMI agar benar-benar di tengah “rel” perjuangan dan tujuan HMI berdiri: “terbinanya insan akademis pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang dirihoi Allah subhanahu wata’ala.”

Rasanya sudah “clear” ya. KAHMI benar-benar tegak di tengah sebagai organisasi independen. Jadi, jangan ragu dan khawatir lagi. Bagi KAHMI yang paling penting menjaga dan memperkuat bingkai kemajemukan dan misi keislaman-keindonesiaan; Islam – Indonesia sebagai satu kesatuan sebagai semangat membangun Indonesia bersama-sama seluruh elemen bangsa yang ragam latarnya.

Keragaman politisi di presidium KAHMI, tentu – dan mestinya – akan menjaga jarak yang sama terhadap kepentingan: politiknya akan menganut equal distance.

Misi “HMI connection” yang diterjemah melalui pengabdian KAHMI itu tidak sempit untuk kepentingan keluarga besar alumni saja, tapi untuk seluruh anak bangsa dan ibu pertiwi. Ini yang sering dilafalkan sebagai “rahmatan lil alamin”, rahmat untuk semesta alam. Begitulah doktrin HMI tentang ber-Islam, ber-Indonesia, ber-semesta.

Jadi, kalau ada pertanyaan alumni HMI secara lembaga akan mendukung siapa dalam Pilpres nanti? Tentu beragam. Posisinya akan ada di mana-mana tapi tidak ke mana-mana. Kalau pilihan pribadi-pribadi: itu kembali ke pribadi. Selebihnya, KAHMI tentu piawai menjaga semuanya. Karena kepentingan bangsa harus diutamakan dan diperjuangkan demi masyarakat adil makmur seperti tujuan HMI.

Wallaahu a’lam bisshowwab…
Yakin usaha sampai!

*Ketua Bidang Organisasi KAHMI Majelis Daerah Medan | Ketum Badko HMI Sumut 2008-2010 | Alumni HMI Komisariat FMIPA USU – Medan

Komentar Facebook